web analytics
  

DPR Nilai Kebijakan Pelatihan di Paket Kartu Pekerja Tidak Tepat

Minggu, 19 April 2020 07:27 WIB
Umum - Nasional, DPR Nilai Kebijakan Pelatihan di Paket Kartu Pekerja Tidak Tepat, kartu prakerja, dpr, pelatihan kartu prakerja, nasional

Ilustrasi (republika)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Anas Thahir menegaskan, pelatihan berbasis daring dalam kebijakan Kartu Prakerja tidak tepat. Apalagi, pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja

"Saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," ungkap Anas dalam pesa singkatnya, Sabtu (18/4).

Kata Anas, di tengah maraknya PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik.

Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73%. 

"Berkaca dari data, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai. Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu prakerja," kata Anas.

Dia juga menyoroti anggaran pelatihan online yang kurang bermanfaat untuk penerima bantuan. Bahkan, menurutnya, hanya akan dinilai sebagai proyek yang menguntungkan penyedia jasa pelatihan.

Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19,  akan ada multiplier effect bagi perekonomian.

"Jika pun tetap diperlukan adanya pelatihan online, kami minta jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tetap sasaran, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja," ungkapnya. 

Selain itu, kata Anas, penunjukkan penyelenggara pelatihan online pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Juga ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari.

"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun dari kartu prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana," tanda Anas. 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers