web analytics
  

Rapid Test Gunakan Uang Negara, Anggota DPRD KBB Ngaku Tak Tahu

Jumat, 17 April 2020 19:17 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Bandung, Rapid Test Gunakan Uang Negara, Anggota DPRD KBB Ngaku Tak Tahu, DPRD KBB, Rapid Test,

Para anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjalani rapid test secara serempak yang dilakukan di Kantor DPRD KBB di Jalan Raya Tagog Padalarang, Kamis (16/4/2020). (Ayobandung.com/Tri Junari)

PADALARANG, AYOBANDUNG.COM -- Pelaksanaan rapid test ke anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menggunakan uang negara ternyata tidak diketahui oleh sejumlah anggota DPRD.

Sebagian lagi sengaja memilih untuk tidak menghadiri agenda tersebut karena menganggap tidak prioritas dan bisa melakukannya secara mandiri dengan biaya dari kocek sendiri. 

Seperti yang disampaikan anggota DPRD KBB dari Fraksi Gerindra, Hanes Lise yang ikut pada rapid test tersebut.

Dirinya tidak mengetahui jika agenda rapid test yang dijadwalkan bagi 50 anggota DPRD KBB tersebut difasilitasi negara.

Dirinya mendapatkan undangan agenda tersebut dan langsung hadir karena sekaligus ingin mengetahui kondisi kesehatannya.

"Saya tidak tahu itu dibiayai dari negara. Pas dapat undangan ya saya datang," tuturnya, Jumat (17/4/2020).

Anggota DPRD KBB dari Dapil Lembang, Parongpong, dan Cisarua ini mengaku, jika memang pelaksanaan rapid test tersebut mengundang polemik dan kecemburuan dirinya siap untuk mengganti biayanya.

Bahkan kalaupun pada saat pelaksanaan rapid test harus membayar langsung dari uang pribadi, sebenarnya dirinya juga siap karena manfaat test tersebut adalah untuk pribadi.

AYO BACA : Bikin Malu, DPRD KBB Rapid Test Pakai Uang Negara

"Saya siap bayar kalau kemarin pakai uang pribadi juga. Ya biar ga saling cemburu dipotong gaji juga gampang, saya rela," imbuhnya.

Sementara anggota DPRD KBB dari Fraksi Golkar, Dadan Supardan mengaku dirinya tidak ikut pelaksanaan rapid test meskipun dapat undangan untuk datang.

Dia pun tidak tahu jika pelaksanaannya difasilitasi dan dibiayai negara. Berdasarkan informasi yang didapatnya, ternyata dari total 50 anggota DPRD KBB ada 12 orang yang tidak datang pada rapid test tersebut.

Rencananya, dirinya akan melakukan rapid test secara mandiri untuk mengetahui kondisi kesehatannya.

Mengenai kritikan dan polemik yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan rapid test yang dibiayai negara tersebut, dirinya menilai itu sebagai sebuah perhatian dan kontrol sosial terhadap wakil rakyat.

Walaupun dirinya sependapat jika rapid test sebaiknya diprioritaskan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, terutama yang berada di zona merah atau ada warga yang positif, ODP, dan PDP.

"Emang baiknya rapid test yang dibiayai negara diarahkan untuk masyarakat yang daerahnya ditetapkan sebagai zona merah. Kasihan kalau mereka harus test mandiri di tengah kondisi seperti saat ini," ujarnya.

Seperti diketahui, para anggota DPRD KBB menjalani rapid test secara serempak yang dilakukan di Kantor DPRD KBB di Jalan Raya Tagog Padalarang, Kamis (16/4/2020).

Semua anggaran rapid test itu ditanggung pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Kondisi tersebut yang memantik kritikan keras dari masyarakat KBB dan juga kalangan pengamat kebijakan publik, karena menilai anggota DPRD sanggup membayar untuk melakukan rapid test mandiri.

AYO BACA : DPRD KBB Usulkan Pemutihan Utang PBB Warga Miskin

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers