web analytics
  

Positif Covid-19 Ada di 13 Kelurahan, Cimahi Ambil Opsi PSBB

Rabu, 15 April 2020 17:41 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Cimahi, Positif Covid-19 Ada di 13 Kelurahan, Cimahi Ambil Opsi PSBB, corona, cimahi, cimahi, ajay, positif corona di cimahi,

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammmad Priatna (tengah). (Istimewa)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM -- Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 Pemerintah Kota Cimahi berencana mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerinta Pusat.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota Cimahi Ajay Muhammmad Priatna yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Cimahi beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Kajari Kota Cimahi, Ketua DPRD Kota Cimahi, Dandim 0609, Kapolres Kota Cimahi yang diwakili oleh Kabag Ops, MUI, APINDO serta OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, Rabu (15/4/2020).

Ajay menjelaskan, Kota Cimahi telah mengadakan koordinasi yang intens terkait penanganan Covid-19. Kemudian, diperlukan upaya bersama dari semua sektor yang ada di Kota Cimahi, yaitu pemerintah, Forkopimda, serta masyarakat Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi juga menyampaikan beberapa upaya yang telah dilakukan, salah satunya mengurangi kerumunan massa. Hal ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat karena pemerintah berupaya melindungi warganya.

"Tetapi masyarakat di Kota Cimahi belum memiliki kesadaran penuh untuk patuh, sampai dengan tanggal 15 April 2020, sudah mencapai 24 kasus serta tersebar di 13 Kelurahan," kata Ajay melalui siaran persnya, Rabu (15/4/2020).

Menurutnya, wabah Covid-19 berdampak pada sendi kehidupan sosial dan ekonomi. Karena itu, pemerintah memberikan kebijaksanaan anggaran untuk menangani pandemi ini.

Melihat perkembangan kasus positif Covid-19 di Kota Cimahi cukup mengkhawatirkan, perlu upaya untuk meminimalkan pemutusan rantai penyebaran yang lebih efektif.

"Walaupun sudah banyak hal yang telah kita tempuh, dengan mengajukan pertimbangan untuk mengajukan PSBB tentunya dengan segala kalkulasinya," kata Ajay.

Karena pemberlakuan PSBB harus disepakati dengan wilayah sekitar Kota Cimahi seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

PSBB tidak akan pernah berhasil atau sia-sia ketika perilaku masyarakat yang belum patuh, serta karakter masyarakat yang cenderung sulit berubah. Wali Kota Cimahi juga mengatakan, kita harus melakukan persiapan yang matang untuk Pelaksaan PSBB ini, seperti logistik, serta SDM yang dimiliki Kota Cimahi agar PSBB iini bisa berhasil.

Berdasarkan rakor via video conference dengan Gubernur Jabar bersama Wali Kota/Bupati se-Bandung Raya, direncanakan PSBB dilakukan Rabu, 22 April 2020, 2 hari sebelum Ramadhan 1441 H

"Perlu adanya koordinasi dari Tokoh Agama dan Satpol PP untuk memberika imbauan dan teguran kepada masyarakat untuk beribadah di rumah," katanya.

Pemerintah mengharapkan perusahaan yang ada di Kota Cimahi untuk menutup industri, apabila tetap buka harus mengajukan izin kepada Pemerintah Kota Cimahi dan melakukan skrining seluruh pegawainya dengan melaksanakan rapid tes.

Pada rapat teknis lanjutan mengenai pelaksanan PSBB di kota Cimahi, Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Covid 19 mengatakan, dasar hukum mengenai pelaksanaan PSBB di Kota Cimahi akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi.

Di dalamnya memuat hal teknis PSBB mengatur tentang objek PSBB, sanksi Pidana apabila ada yang melanggar PSBB, dan edukasi kepada masyarakat mengenai PSBB.

Ngatiyana mengharapkan tidak adanya gejolak dari masyarakat dalam pelaksanaan PSBB ini, karena salah satu dari PSBB ini adalah adanya pengawasan ketat dari Satpol PP, Dishub, serta TNI dan Polri.

"Jaring Pengamanan Sosial dipersiapkan diawali dengan akurasi data yang terkena dampak Covid 19 karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warganya," kata Ngatiyana.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers