web analytics
  

Pemprov Jabar Beri Rp500.000 per Keluarga Selama PSBB Bodebek

Selasa, 14 April 2020 06:00 WIB
Umum - Regional, Pemprov Jabar Beri Rp500.000 per Keluarga Selama PSBB Bodebek, virus corona, bahaya virus corona, virus corona cina, PSBB

Ilustrasi -- Petugas mengangkut sembako yang selanjutnya didistribusikan kepada warga miskin yang terdampak pembatasan aktivitas akibat Covid-19 di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Kota Bandung, Senin (30/3/2020). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek).

Jumlah bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 500.000 per keluarga, dengan pembagian Rp150.000 uang tunai dan Rp350.000 berupa sembako.

Sekretaris dan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, pembagian bantuan tersebut akan dikucurkan bersamaan dengan pemberlakuan PSBB pada Rabu (15/4/2020) mendatang.

“Bantuan seperti yang sudah disampaikan, bahwa Gubernur (Jabar) akan memberikan bantuan sosial khususnya di daerah Bodebek. Gubernur memerintahkan antara tanggal 15-16 April ini kita harus sudah mulai dan barangkali fokus kita di daerah Bodebek yang dilakukan PSBB mulai tanggal 15 April,” ujar Daud, pada Senin (13/4/2020).

Terkait mekanisme penyaluran bantuan dari provinsi, Daud menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Bulog dan Perum Pos. Serta ojek dalam membantu pendistribusian.

“Mekanismenya bahwa kami di divisi logistik bekerja sama dengan Bulog, bekerja sama dengan Perum Pos. Untuk diketahui bantuan sebesar Rp 500.000 rupiah itu adalah Rp350.000 berbentuk natura (sembako), Rp150.000 berbentuk uang,” ungkap Daud.

Daud mengatakan, untuk bantuan senilai Rp350.000 pihaknya bekerja sama dengan Bulog. Nantinya, Bulog akan mengirimkan bantuan sampai tingkat kecamatan.

“Di sana ada pos kemudian bekerja sama dengan PT Pos, uang juga dititipkan ke PT Pos nanti dititik pengumpulan itu di kecamatan atau di desa itu nanti akan diantar langsung ke alamat penerima,” katanya.

“Yang mengantar PT pos bekerja sama dengan para ojek. Jadi supaya ojek ini juga masih bisa berpenghasilan. Nanti sistem dan aplikasinya sudah ada. Dari si ojek ini bisa menyampaikan ke masyarakat sasaran, nanti bisa difoto KTP kelihatan termasuk tanda terima basah maupun tanda terima elektronik,” lanjut Daud menambahkan.

Daud mengemukakan, bantuan dari Gubernur Jabar adalah pintu ke 6, karena bantuan dari pemerintah pusat sudah banyak yang turun.

Dia menyebutkan, beberapa program pemerintah pusat, yakni PKH, program sembako, program sembako dari presiden, ada juga program dana desa 25-35 persen dana desa itu bisa dipakai untuk bantuan sosial kemudian kartu Prakerja, baru masuk yang ke enam bantuan gubernur.

“Kalau bantuan gubernur belum ada juga, ada bantuan dari kepala daerah yang sudah disiapkan juga untuk bantuan ini,” kata Daud.

Hingga saat ini, data kasar penerima bantuan sudah masuk. Daud mengatakan pihaknya masih terus memferivikasi data tersebut.

“Makanya data itu harus terus disempurnakan. Supaya dengan adanya tujuh pintu bantuan semua rakyat bisa mendapatkan. Tidak akan terjadi duplikasi masyarakat menerima lebih dari satu bantuan, itu yang diupayakan supaya data bisa tervalidasi," jelasnya.

Menurut rencana, bantuan tersebut akan dibagikan per keluarga selama 4 bulan. Meski begitu, hingga saat ini Pemprov Jabar masih melakukan validasi data keluarga penerima bantuan tersebut.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers