web analytics
  

New Publicsphere: Menguatkan Kepercayaan Publik di Tengah Corona

Rabu, 8 April 2020 15:56 WIB Netizen Ridwan Rustandi
Netizen, New Publicsphere: Menguatkan Kepercayaan Publik di Tengah Corona, corona, covid-19, peran media massa, kecemasan, cara mencegah virus corona,

Ilustrasi. (Pixabay/PANKAJ YADAV)

AYOBANDUNG.COM – Setelah penetapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 oleh Pemerintah RI, beberapa daerah telah mengajukan untuk menerapkan kebijakan ini. Aturan pelaksanaan PSBB tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP dan Keppres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Selanjutnya, secara teknis, dua aturan tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Penanganan COVID-19 (www.tirto.id).

Secara umum, kebijakan PSBB berbeda dengan Karantina Wilayah (Lockdown), dimana dalam PSBB dilakukan pembatasan, dalam skala tertentu masih diperbolehkan aktivitas luaran. Sementara Karantina Wilayah melarang secara penuh segala bentuk aktivitas luar.

Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat menginginkan adanya kesamaan visi antara pusat dan daerah dalam proses antisipasi penyebaran virus. Seperti yang diberitakan, pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menerapkan PSBB ini per tanggal 10 April 2020 (www.ayobandung.com).

Dengan kebijakan ini, DKI Jakarta atas persetujuan pemerintah pusat melakukan pembatasan pada beberapa aktivitas, antara lain meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa penerapan PSBB di Jawa Barat akan diajukan berdasarkan kondisi daerah. Setidaknya ada 5 daerah di Jawa Barat yang prioritas ajukan PSBB, antara lain Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Daerah-daerah ini dengan pertimbangan sebagai zona yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (www.liputan6.com).

Penetapan kebijakan ini sekaligus menjawab kegelisahan publik mengenai polemik pengambilan kebijakan dalam mengawal pandemik global virus Covid-19. Belakangan, kita disuguhkan dengan berbagai pemberitaan media yang menggambarkan ketidakkompakan penanggulangan virus Covid-19 antara pusat dan daerah. Yang paling santer diberitakan adalah penolakan permohonan penerapan lockdown  yang diajukan oleh gubernur DKI Jakarta kepada Presiden RI.

Hal ini disampaikan melalui jubir Presiden RI, Fadjroel Rachman, sebagaimana dilansir pada laman www.merdeka.com (31/03/2020). Hal yang sama juga terjadi terhadap permohonan pemerintah provinsi Papua, sebagaimana diberitakan pada laman www.rmol.id (02/04/2020), Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menolak permohonan lockdown di bumi cenderawasih. Walaupun keputusan ini berbuah penolakan dari beberapa kepala daerah di provinsi Papua.

Beberapa polemik antar-pejabat publik di atas, sengaja dinukilkan sebagai sebuah gambaran bagaimana pernyataan seorang public figure di negara demokrasi memberikan impact yang luar biasa terhadap kondisi warga masyarakat. Saya pribadi merasakan betul, kepanikan, kekhawatiran, rasa-was-was, cemas dan ketakutan sebagai ekses penyebaran Covid-19 ini. Apalagi didukung dengan beragam informasi yang tersebar di berbagai linimasa media mengesankan kepanikan dan ketakutan. Ujungnya, tidak sedikit masyarakat yang panic buying dalam bentuk menimbun masker, handsanitizer, makanan, dan lain-lain.

Belum lagi informasi hoaks berkaita seputar corona berseliweran setiap waktu, terutama di media-media sosial. Beban psikologis karena misinformasi seputar Covid-19 ini kian bertambah dengan adanya dagelan polemik antar pejabat publik, mulai dari pejabat setingkat menteri, kepala daerah sampai dengan beberapa statement yang kurang menenangkan dari staf presiden yang dianggap merepresentasikan kebijakan presiden.

Perbedaan pendapat di negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah sebuah keniscayaan. Tetapi hendaknya perbedaan itu didasari oleh satu kepentingan, yakni menyelamatkan citizen dari berbagai potensi dan kondisi yang mengancam.

Harapannya, di tengah arus informasi dan penyebaran Covid-19, pemerintah baik sebagai lembaga maupun direpresentasikan melalui figuritas tertentu memberikan ketenangan dan optimisme kapada masyarakat untuk bersama-sama melewati masa-masa sulit ini. Suara-suara optimisme ini disebarkan secara massif melalui berbagai saluran komunikasi sebagai bagian dari manajemen disinformasi dan komunikasi risiko kepada publik.

Media Massa dan Komunikasi Risiko

Kemunculan media massa seperti surat kabar, televisi, radio dan internet sebagai media baru berdampak secara signifikan dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Media massa dipandang sebagai medium yang dapat memproduksi, mereproduksi, mengkonstruksi dan mendistribusikan pesan. Media memiliki kekuatan yang dapat mengatur arus lalu lintas informasi dan melibatkan banyak orang. Di negara demokrasi, media massa memiliki peran penting sebagai kekuatan baru yang mampu menjelma menjadi sebuah ruang publik (pubicsphere) dalam proses pengawasan ruang kenegaraan. Hal ini sekaligus menegaskan pandangan John Hartley (1992) yang menyatakan bahwa media massa menjadi public domain, tempat untuk berbagai informasi, mendiskusikan kepentingan umum sekaligus membangun komunikasi setara yang berorientasi pada kesadaran (emansipatif) dan keterlibatan publik (partisipatif).

Media massa –apapun jenisnya-, dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi risiko bagi masyarakat. Proses menenangkan publik terkait penyebaran virus Covid-19 ini adalah aspek penting dalam kerangka membangun optimisme. Komunikasi risiko mengacu kepada pertukaran informasi faktual yang melibatkan berbagai oponen ahli dalam menghadapi ancaman.

Komunikasi ini dilakukan melalui pendekatan dialogis, sehingga masyarakat siap dalam menghadapi berbagai ancaman baik berkaitan dengan ekonomi, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Raynolds dan Seeger (2005) menjelaskan bahwa komunikasi risiko dilakukan untuk mengarahkan masyarakat dalam membentuk perilaku memahami risiko. Yakni, bagaimana masyarakat bertindak secara partisipatif dan empatik dalam melewati masa-masa kritis dan bahkan darurat. Dalam hal ini, media memproduksi pesan yang dirancang untuk memperoleh tanggapan publik, mengandalkan kredibilitas dan bertujuan mempersuasi, mengurangi bahaya serta meningkatkan keamanan masyarakat.

Media massa berperan sebagai ruang yang mengantarai antara kepentingan penguasa dan harapan masyarakat. Dalam hal ini, pelibatan media massa secara signifikan dalam proses antisipasi penyebaran virus covid-19 adalah bagian dari manajemen rumor dan misinformasi.

Kalau kita amati, sejak ramainya pemberitaan mengenai kemunculan virus covid-19, masyarakat dibingungkan dengan berbagai sebaran informasi yang sumbang, berbau kepanikan dan terkadang mengarah pada pesan hoaks. Media massa dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik yang menenangkan masyarakat sekaligus menguatkan konektivitas sosial satu sama lain. Dengan begitu, masyarakat menjalani berbagai kesehariannya tanpa diliputi dengan kepanikan dan ketakutan. Media massa menjadi saluran komunikasi produktif antara penguasa dan civil society.

Menguatkan Kepercayaan, Meningkatkan Kebahagiaan

Fenomena panic buying di beberapa kalangan masyarakat dan polemik pengambilan keputusan antar pemangku kepentingan adalah ruang yang berpotensi menguatkan kepanikan dan rasa cemas publik. Media massa sebagai ruang publik baru (new publicsphere) memiliki pera signifikan dalam membentuk dan menyebarluaskan informasi dalam pembentukan opini publik. Pemberitaan yang bersifat stigmatif dan diskriminatif hendaknya dikontrol. Pun halnya, polemik-polemik yang terjadi mesti diminimalisir dalam kerangka membangun kepercayaan publik. Media massa sebagaimana disampaikan Gun Gun Heryanto (2018) dapat mendorong terbentuknya performa sosial di antara civil society.

Performa sosial ini didasarkan pada komunikasi publik yang dilakukan terutama oleh penguasa sebagai pemegang kebijakan. Dalam penanggulan covid-19, partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat sangat penting dilakukan secara kolaboratif. Hal ini untuk menguatkan koneksi sosial sehingga masyarakat senantiasa mendapatkan asupan informasi dan jaminan kehidupan yang layak dan terpenuhi. Peran media begitu sangat penting dalam proses antisipasi informasi yang menyesatkan. Sama halnya dengan tenaga medis sebagai garda depan pasukan penanggulangan bencana. Peran ini harus didukung oleh pemerintah dalam bentuk penguatan kemitraan dalam mengkomunikasikan beragam kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keselamatan warga.

Di Tiongkok sendiri misalnya, sebagai upaya untuk meredam potensi kemunculan rumor dan misinformasi, WHO telah bermitra dengan Twitter, Facebook hingga TikTok (www.remotivi.or.id). Berbagai upaya dalam meminimalisir konsumsi informasi yang sumbang, hoaks, stigmatif dan diskrimatif, adalah langkah penting dalam paket kebijakan antisipasi virus ini. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga stabilitas dan imunitas sosial masyarakat, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga dan pada ujungnya akan membangkitkan gairah masyarakat untuk optimis dan kembali menjelma menjadi manusia bahagia. Sebab, kepanikan akan mendatangkan penderitaan, sementara ketenangan melahirkan kebahagiaan. Semoga Indonesia Bisa!

***

Ridwan Rustandi, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung, Aktivis Sosial dan Komunitas.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Redaksi AyoBandung.Com

artikel terkait

dewanpers