web analytics
  

Mahfud MD Sebut Pemerintah tak Ada Rencana Berlakukan Darurat Sipil

Rabu, 1 April 2020 10:42 WIB
Umum - Nasional, Mahfud MD Sebut Pemerintah tak Ada Rencana Berlakukan Darurat Sipil, virus corona, virus corona cina, virus di cina, penyakit menular di cina, bandara husein sastranegara, Wuhan, corona di indonesia, darurat sipil, mahfud md

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. (Dok.Menkopolhukam)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyampaikan, pemerintah tidak ada rencana untuk memberlakukan Darurat Sipil dalam menangani Covid-19 saat ini. Peraturan itu baru akan diberlakukan jika memang situasi dan keadaan di tengah masyarakat semakin memburuk.

"Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk memberlakukan Darurat Sipil dalam konteks Covid-19," ujar Mahfud melalui rekaman video yang Republika terima, Rabu (1/4).

Mahfud menjelaskan, ketentuan Darurat Sipil itu terdapat pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 tahun 1959. Di dalam peraturan tersebut disebutkan, pemerintah dapat menyatakan negara dalam status darurat sipil.

"Peraturan itu sudah stand by, tapi hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan, kalau keadaan ini menghendaki Darurat Sipil baru itu diberlakukan," jelas dia.

AYO BACA : Pesawat Jatuh di Filipina Tewaskan 8 Orang, Ini Klarifikasi Lion Air

Menurutnya, untuk penanganan Covid-19 saat ini hal tersebut tidak diperlukan. Kecuali, kata dia, situasi dan keadaan semakin memburuk hingga di level amat buruk dan aturan tersebut diperlukan untuk diberlakukan, maka barulah akan digunakan.

"Kecuali perkembangan keadaan menjadi lebih sangat buruk dan menghendaki itu. Baru itu nanti dihidupkan, digunakan karena memang UU itu sudah hidup sejak tahun 59 sampai sekarang," tutur dia.

Di sisi lain, Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, menilai pasal-pasal di dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959 yang mengatur Darurat Sipil tak relevan dengan situasi saat ini. Pengaturannya hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam jiwa setiap orang.

"Tidak relevan dengan upaya untuk melawan merebaknya wabah virus corona. Pengaturannya hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam jiwa setiap orang," jelas Yusril melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).

AYO BACA : Pertimbangkan 4 Hal Ini Jika Masih Bersikeras Mudik Saat Wabah

Ia menyebutkan, satu-satunya pasal yang relevan dalam Perppu tersebut dalam situasi saat ini ialah pasal yang berkaitan dengan kewenangan Penguasa Darurat Sipil untuk membatasi orang ke luar rumah. Ketentuan-ketentuan lain hanya relevan dengan situasi pemberontakan dan kerusuhan, seperti melakukan razia dan penggeledahan.

"Begitu juga pembatasan penggunaan alat-alat komunikasi yang biasa digunakan sebagai alat untuk propaganda kerusuhan dan pemberontakan juga tidak relevan," terangnya.

Yusril juga menyebutkan, di dalam Perppu tersebut, keramaian-keramaian masih diperbolehkan sepanjang memiliki izin dari Penguasa Darurat Sipil. Bahkan, terdapat pasal yang kontraproduktif karena Penguasa Darurat Sipil tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan, termasuk pengajian.

"Penguasa Darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan termasuk pengajian-pengajian. Aturan-aturan seperti ini tidak relevan untuk menghadapi wabah corona," jelas dia.

Selain itu, Yusril menyampaikan, Darurat Sipil terkesan represif. Dalam situasi tersebut, militer memainkan peran yang sangat penting untuk mengendalikan keadaan. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini ialah ketegasan dan persiapan matang dalam melawan wabah untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Karena itu, pemerintah harus berpikir ulang dalam mewacanakan Darurat Sipil.

"Keadaan memang sulit, tapi kita, terutama para pemimpin jangan sampai kehilangan kejernihan berpikir menghadapi situasi. Tetaplah tegar dan jernih dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah serta tindakan," katanya.

AYO BACA : Jokowi Alokasikan Rp405 Triliun untuk Covid-19, Ini Rinciannya

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers