web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Ratusan Adhoc Bawaslu Kabupaten Bandung Dinonaktifkan

Senin, 30 Maret 2020 19:32 WIB Mildan Abdalloh

Bawaslu Kabupaten Bandung. (istimewa)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Ratusan Adhoc Bawaslu Kabupaten Bandung dinonaktifkan sementara. Hal tersebut berdasarkan surat Nomor 0255/K.BAWASLU/TU.00.00/III/2020 tertanggal 27 Maret susulan Surat Edaran Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tertanggal 24 tentang pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai tindak lanjut dari penundaan tahapan pilkada serentak 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin mengatakan tenaga adhoc yang dinonaktifkan berjumlah 621 orang, terdiri dari 93 Orang Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, 31 Kasek selaku Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) dan 217 staff kesekretariatan serta 280 Panwaslu Kelurahan/Desa.

"Nonaktif tenaga adhoc mulai berlaku 31 Maret 2020," tutur Januar, Senin (30/3/2020).

AYO BACA : Bawaslu Kumpulkan Bukti Dugaan Pelanggaran Penetapan PPK

Menurutnya penonaktifan tenaga adhock tersebut sampai batas waktu tidak ditentukan. Sampai adanya kepastian hukum dari KPU mengenai pelaksanaan pilkada.

Saat ini, KPU sedang mengkaji penundaan Pilkada yang mana ada beberapa opsi berkembang, seperti pelaksanaan Pilkada ditunda sampai Desember atau diundur menjadi September 2021.

"Jikan melihat bahasanya adalah penundaan sebagian tahapan, kemungkinan tidak akan dilakukan rekrutmen ulang. Jadi semuanya akan kembali diaktifkan. Terkecuali ada kepastian hukum lain seperti Perpu (peraturan pemerintah pengganti Undang-undang)," ujarnya.

AYO BACA : Diduga Melanggar, Bakal Pasangan Independen Dipanggil Bawaslu

Januar melanjutkan, dengan  dinonaktifkannya seluruh pengawas adhoc, secara otomatis honorarium mereka akan diberhentikan sementara.

"Panwaslu kecamatan diberikan honorarium atas ouput kerja bulan Maret tahun 2020. Panwaslu Kelurahan/desa yang dilantik setelah tanggal 14 Maret tidak diberikan honorarium Maret.
Panwaslu kelurahan/desa yang dilantik sebelum tanggal 15 Maret diberikan honorarium bulan Maret,” paparnya.

Selama masa pemberhentian sementara, panwaslu kecamatan serta panwaslu kelurahan/desa tidak diberikan honorarium. Beban biaya operasional tetap dibayarkan.

Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk penyelenggara Adhoc berbasis kinerja, sementara dengan ditundanya tahapan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilu oleh KPU, maka tugas pengawasan tidak ada lagi.

"Dengan demikian, pengawas Adhoc yang telah dilantik akan dinonaktifkan sementara, honornya tidak bisa diberikan, dan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa akan diaktifkan kembali dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu," tutupnya.

AYO BACA : Bawaslu Bandung: Waspadai Kampanye Pilkada di Pesantren dan Masjid

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers