web analytics
  

Andai Kata Ahok Apa Salahnya

Minggu, 22 Maret 2020 02:00 WIB Netizen Wisnu AJ

Basuki Tjahja Purnama. (Republika)

Wisnu AJ

Sekretaris Forum Komunikasi Anak Daerah (Fokad) Kota Tanjungbalai.

AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menunjuk Kepala Badan Otorita Ibukota Baru (Ceo) yang akan dibangun dikedua wilayah Kabupaten, yakni sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan sebahagian lain di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Ada tiga nama yang masuk dalam bursa pencalonan Kepala Badan Otorita Ibukota Baru itu, yakni ada nama Basuki Tjahya Purnama (BTP) ahok, mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, saat ini menjabat Komisaris Utama PT Pertamina. Kemudian mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro yang sekarang menjabat sebagai Meteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. 

Setelah itu nama lain yang masuk dalam calon Kepala Badan Otorita Ibukota Baru adalah Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyana dan Bupati Kabupaten Banyu Wangi Abdullah Azwar Anas.

Pengangkatan Ceo ibukota baru adalah hak prerogatif Presiden, karena jabatan Ceo ibukota baru itu adalah jabatan setingkat Menteri yang memiliki tugas sangat komplet. Mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri.

Badan Otoritas Ibukota Baru  juga memiliki kewenangan atas pengelolaan tanah, lahan agar proses pembangunan ibukota baru itu tersentralistik dengan baik secara administrasi.

Walaupun banyak pihak yang meragukan realisasi dari pemindahan ibukota baru dapat terlaksana 2024, mengingat anggaran yang harus disiapkan untuk membangun inprastruktur di ibukota baru, serta mengingat masa jabatan Jokowi sebagai Presiden untuk dua preode akan berakhir ditahun yang sama.

Namun semua itu tidak menyurutkan niat Presiden Jokowi untuk tetap memindahkan ibukota dari DKI  Jakarta ketempat yang baru. Bahkan pada tanggal 23 Desember 2019 lalu Pemerintah telah mengesahkan desain pembangunan ibukota baru dengan judul Negara Rimba Nusa, ciptaan desainer kelompok urban.

Pemerintah juga telah meminta tiga tokoh internasional untuk diminta sebagai dewan pengarah,  putra mahkota Abudhabi, Syech Mohammad Zayed bin Al Nayan,  Ceo Softbank, Mayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Rencananya dalam waktu dekat Pemerintah akan mengajukan Rencana Undang Undang (RUU) ibukota baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI), serta akan menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang penghunjukan Kepala Badan Otorita Ibukota Baru sebagai payung hukumnya.

Andai kata ahok:

Sampai saat ini Presiden Jokowi belum nenandatangani Keppres tentang pengangkatan Kepala Badan Otorita Ibukota Baru. Akan tetapi gaung penolakan terhadap ahok terdengar sampai kepelosok  negeri.

Sebahagian besar alasan penolakan ahok untuk diangkat sebagai Ceo ibukota baru terlihat hanya berdasarkan sentimen  agama.

Walaupun demikian, ahok dengan ikhlas menjalani hukumannya selama dua tahun di Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob).

Taroklah jika Presiden Jokowi menghunjuk ahok sebagai Ceo ibukota baru, apakah ada yang salah dalam penunjukan ahok?

Tentu tidak ada salahnya jika Presiden Jokowi nenghunjuk ahok sebagai Kepala Badan Otorita Ibukota Baru, selama ahok memenuhi persyaratan dan sesuai aturan serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Setiap bangsa Indonesia termasuk ahok berhak untuk memimpin suatu lembaga di tanah air, asalkan memenuhi syarat dan sesuai aturan serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan.

Yang penting orang yang ditunjuk oleh Presiden itu harus memiliki legalitas formal yang lengkap, kemudian memiliki kafasitas dan kapablitas yang mempuni  dalam mengerjakan tugas tugasnya sebagai Kepala Otorita Ibukota Baru, serta memiliki kopentensi didalam bidang yang akan digelutinya. Dan sesuai dengan aturan dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan.

Jika ahok memang memiliki kateria tersebut, apa salahnya jika Presiden Jokowi memilih ahok sebagai Kepala Badan Otorita Ibukota Baru. Dan tidak ada salahnya juga jika ahok mengemban tugas itu. Walaupun ahok keturunan Tiongkok (Cina), tapi ahok Adalah warga negara Indonesia, lahir dan besar serta mengabdi di Indonesia. ahok mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Sampai saat ini ahok masih merupakan dari sekian jumlah pejabat negara yang bersih dari praktek praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, ahok menerapkan sistim anggaran yang transparan dan terpapar secara online, bahkan menyambung langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dilakukan oleh ahok untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh bawahannya, sehingga bawahannya harus berhati-hati menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat. Mungkin oleh karena itu pula ahok dibenci oleh oknum oknum  yang merasa terusik dengan kebijakan yang dilakukannya sebagai Gubernur.

Padahal apa yang dilakukan oleh ahok dengan kebijakannya sebagai Gubernur adalah semata mata untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta, untuk menyelamatkan uang negara yang diperuntukkan bagi pembangunan DKI Jakarta agar dapat dinikmati oleh masyarakat DKI Jakarta.

Perlu Pemimpin Yang Bersih :

Untuk ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Ibukota Baru, diperlukan vigur vigur yang bersih dari praktek praktek KKN. Siapapun nantinya yang dipilih oleh Presiden adalah orang orang yang sudah teruji kapasitas dan kapablitasnya dan memiliki kopetensi dalam bidang tugas yang akan diembannya.

Karena jabatan Kepala Badan Otorita Ibukota Baru rentan terhadap praktek praktek KKN, hal itu disebabkan jabatan Kepala Badan Otorita Ibukota Baru mempunyai kewenangan penuh terhadap pembangunan inprastruktur dan pembebasan lahan. Jangan nati lahan yang dibebaskan, tidak seluruhnya menjadi milik negara untuk ibukota baru, tapi melainkan sebahagian menjadi hak milik pribadi.

Untuk menghindari terjadinya praktek praktek KKN ditubuh Badan Otorita Ibukota Baru, maka diperlukan vigur calon Kepala Badan Otorita Ibukota Baru yang bersih dari praktek praktek KKN, dan ada baiknya dalam pemilihan calon Kepala Badan Otorita Ibukota Baru itu melibatkan KPK.

Bagi masyarakat Indonesia haruslah berpikiran jernih dan tidak perlu gaduh secara berlebihan. Siapapun yang akan dipilih oleh Presiden nantinya sebagai Kepala Otorita Ibukota Baru, adalah vigur yang menang memiliki kopetensi dalam bidangnya.

Sebagai negara demokrasi, siapapun boleh untuk menyampaikan pendapat, dan melakukan keritikan asalkan memiliki dalil yan tepat. Bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat, apa lagi dengan alasan sentimen yang mengandung Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Kita percaya bahwa bangsa ini telah maju dalam berdemokrasi. Semoga!

Wisnu AJ

Sekretaris Forum Komunikasi Anak Daerah Tanjungbalai

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Redaksi AyoBandung.Com

artikel lainnya

dewanpers