web analytics
  

Antisipasi Covid-19, Mendagri Minta Pemda Realokasi APBD untuk Fasilitas Kesehatan

Rabu, 18 Maret 2020 22:06 WIB Nur Khansa Ranawati

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Dok Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para pemerintah daerah untuk melakukan realokasi APBD guna memperkuat fasilitas kesehatan dalam menghadapi Covid-19. Dia juga meminta DPRD setempat untuk dapat memahami kondisi tersebut mengingat kondisi yang telah mendesak.

Tito mengatakan, peraturan kewenangan realokasi tersebut dikeluarkan lewat Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 serta Permenkeu Nomor 26 Tahun 2020. Isinya adalah memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan realokasi anggaran dengan cukup memberi tahu DPRD.

AYO BACA : Tito Karnavian Minta Daerah Tiru Jabar Tangani Covid-19

"Jadi mohon rekan-rekan DPRD bisa memahami, awasi tapi bisa memahami bahwa kewenangan yang diberikan dalam konsisi yang sangat penting sekarang ini, sehingga anggaran alokasi anggaran bisa meningkatkan kapasitas sistem kesehatan di daerah," ungkap Tito dalam konferensi pers bersama Gubernur Jabar Ridwann Kamil di Gedung Sate Bandung, Rabu (18/3/2020).

Selain itu, dia juga meminta pemda untuk memberi bantuan ekonomi kepada masyarakat yang rentan secara ekonomi untuk menghadapi Covid-19. Bantuan tersebut di luar bantuan yang diberikan pemerintah pusat berupa bantuan sosial sebagainya.

AYO BACA : Begini Prosedur Proaktif Tes Covid-19 di Jawa Barat

“Misalnya dengan memberikan bantuan sembako, karena mungkin ada tempat wisata yang tutup karena dikeluarkan kebijakan social distancing memengaruhi wisata. Otomatis ada pedagang yang sulit, mungkin bisa dibantu oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, selain dari pemerintah pusat ada program bantuan tunai dan non-tunai,” jelasnya.

Tito mengatakan, realokasi anggaran tersebut juga dapat digunakan untuk membantu dunia usaha agar tetap berjalan menghidupi perekonomian di daerah. Dia menilai, Covid-19 tak hanya menimbulkan efek atau dampak kesehatan saja, namun juga dampak ekonomi.

“Covid-19 ini dimensinya tidak hanya kesehatan, tapi dimensi ekonomi. Mohon kepala daerah provinsi, kabupaten/kota juga paham, bantu pengusaha kita paling tidak dengan kebijakan, agar usaha mereka survive tidak terjadi PHK. Fokus mungkin pada UMKM dan usaha mikro,” ungkapnya.

AYO BACA : Ridwan Kamil Sebut Jabar Belum Perlu Lockdown

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers