web analytics
  

Sepanjang 2019, Dewan Pers Terima 861 Aduan Masyarakat

Kamis, 12 Maret 2020 12:59 WIB Nur Khansa Ranawati
Umum - Nasional, Sepanjang 2019, Dewan Pers Terima 861 Aduan Masyarakat, Dewan Pers, Media online, media massa

Logo Dewan Pers.

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Sepanjang 2019, lembaga pengembang dan pengawas media di Indonesia, Dewan Pers menerima hingga 861 aduan masyarakat terkait pemberitaan media massa. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang 'hanya' mencapai 600-an aduan.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun mengatakan, aduan yang masuk mayoritas ditujukan pada media daring. Dalam satu hari, pihaknya rata-rata menerima 3 hingga 4 aduan.

"Yang paling banyak itu media daring, rata-rata karena pemberitannya yang tidak berimbang atau tidak melakukan verifikasi dari info yang diterima di media sosial," ungkapnya ketika menjadi pembicara dalam seminar puncak peringatan Hari Pers Nasional 2020 oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Kamis (12/3/2020).

AYO BACA : SMSI dan Dewan Pers Samakan Persepsi

Dia mengatakan, aduan tersebut paling banyak menyinggung soal kualitas pemberitaan media massa, terutama media daring. Minimnya verifikasi, ungkap Hendry, kerap menjadikan selentingan 'katanya' di media sosial terus bergulir menjadi fakta di media masa.

Selain minim verifikasi, hal yang banyak diadukan adalah tentang nada pemberitaan yang menghakimi. Hal tersebut dinilai dapat merugikan pihak-pihak tertentu bila dibuat tanpa konfirmasi dan verifikasi.

"Banyak juga aduan soal berita yang menghakimi. Padahal apabila ada informasi yang cenderung merugikan satu pihak, hak tersebut harus dikonfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan," ungkapnya.

AYO BACA : AMSI tengah Diproses Dewan Pers sebagai Konstituen Dewan Pers

Dia juga mengatakan, hampir seluruh media massa besar nasional pernah mendapat aduan soal kualitas pemberitaan. Iklim bisnis media daring yang banyak mengandalkan klik untuk meningkatkan traffic dan mengejar kecepatan dinilai menjadi salah satu alasannya.

"Persoalannya hampir selalu ada di kualitas. Ya mungkin karena mengejar click bait, tegoda dengan Ad Sense," ungkapnya.

Oleh karenanya, karena sifat Dewan Pers hanya bertindak berdasarkan aduan mengingat banyaknya jumlah media massa di Indonesia, pihaknya mengimbau perusahaan media untuk dapat segera melakukan proses verifikasi.

Media yang telah terverifikasi Dewan Pers setidaknya dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik.

"Cap verifikasi Dewan Pers itu seperti label Halal dalam makanan. Orang jadi merasa lebih aman untuk mengkonsumsinya, kalau mau makan makanan halal ya cari yang label halal. Begitu pula media," ungkapnya. 

AYO BACA : Kominfo: Jangan Sembarangan Pasang Iklan di Media Online Tak Terdaftar Dewan Pers

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers