web analytics
  

Pilkada Serentak, Desa Harus Jadi Pionir Perangi Politik Uang

Rabu, 11 Maret 2020 20:07 WIB Mildan Abdalloh

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Ayobandung.com/Attia Dwi Pinasti)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Menghadapi Pilkada serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Bandung menginisiasi pembentukan 31 Desa anti politik uang.

Sebanyak 31 Kepala Desa dari seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bandung melalukan deklarasi anti politik uang di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (11/3/2020).

AYO BACA : Politik Uang di Jabar Menjadi yang Terbanyak Selama Masa Tenang

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan, sebagai jabatan politis, Kepala Desa cukup berpotensi menjadi kepanjangan pihak tertentu untuk menggalang suara dengan pelbagai cara, termasuk politik uang.

Dengan digagasnya Desa anti politik uang, diharapkan praktif transaksional dalam politik yang dilakukan oleh Kepala Desa bisa diminimalisasi.

AYO BACA : Politik Uang Dominasi Pelanggaran Pemilu 2019 di jabar

"Justru desa harus menjadi pionit dalam perang tehadap politik uang," turur Hedi.

Menurutnya, gerakan Desa Anti Politik Uang ini merupakan pilot project bagi wilayah-wilayah lainnya.

"Setelah mereka menyatakan sikapnya juga kami langsung sampaikan mengenai landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dengan langsung memberikan sosialisasi saat itu juga mengenai bahaya politik uang yang bisa merusak bangungan demokrasi bagi kepala desa," katanya.

Keberadaan desa anti politik uang ini selanjutnya diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang yang bisa diancam pidana.

AYO BACA : Bawaslu Jabar Terima 13 Laporan Dugaan Politik Uang

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers