web analytics
  

Kasus Suap RTH Kota Bandung, KPK Periksa Wakil Bupati Sumedang

Kamis, 5 Maret 2020 19:18 WIB
Umum - Nasional, Kasus Suap RTH Kota Bandung, KPK Periksa Wakil Bupati Sumedang, Kasus Suap RTH Kota Bandung, KPK, Umuh Muchtar, Erwan Setiawan,

Gedung KPK. (istimewa)

JAKARTA, AYOABANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan terkait kasus suap pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Pemkot Bandung, tahun 2012.

Erwan diperiksa dalam kapasitasnya ketika menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2014-2019. Dia akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan eks Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Hery Nurhayat yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami periksa Erwan dalam kapasitas saksi untuk tersangka HN (Hery Nurhayat)," kata Plt Juru Bicara Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

Selain Erwan Setiawan, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang saksi lainnya, yakni seorang karyawan swasta bernama Eddy Sacheful Mamoer. Eddy juga diperiksa untuk tersangka Hery Nurhayat.

Sebelumnya diberitakan, KPK sedang menelisik dugaan penerimaan aliran uang panas pejabat di Kota Bandung dalam korupsi RTH pada Tahun 2012. Penelusuran itu dilakukan setelah KPK menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara dalam kasus suap pengadaan tanah untuk RTH Pemkot Bandung, Jawa Barat Tahun 2012.

Adapun fokus KPK adalah penelurusan pihak-pihak yang menikmati aliran dana dalam perkara RTH Bandung.

Maka itu, KPK secara tegas meminta pihak-pihak yang terlibat ataupun anggota DPRD kota Bandung yang menerima aliran dana untuk mengembalikannya ke KPK.

"Kami ingatkan pada para pejabat Pemkot Bandung, anggota DPRD ataupun pihak lain yang saat itu pernah menikmati aliran dana, agar bersikap koperatif mengembalikannya ke KPK," kata eks Jubir KPK Febri Diansyah, Jumat (22/11/2019).

Diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus tersebut, yakni Hery Nurhayat serta dua anggota DPRD Bandung periode 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

AYO BACA : KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi RTH Pemkot Bandung Tahun 2012

Hery diketahui adalah narapidana korupsi dana hibah 38 LSM fiktif yang merugikan negara pada Rp 8,1 miliar dan korupsi hibah pemkot Bandung 2012 yang divonis selama 9 tahun penjara pada 2015 lalu.

Hery Nurhayat selaku kepala DPKAD kota Bandung sekaligus pengguna anggaran bersama-sama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD Kota Bandung 2009 yang diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana sehingga menyebabkan kerugian negara RTH pada 2012 dan 2013.

Awalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah Kota Bandung.

Untuk merealisasikan anggaran tersebut, APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antara Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet selaku ketua pelaksanaan harian Badan Anggaran (Banggar) dan anggota Banggar.

Sesuai APBD Jota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung Nomor 22 Tahun 2012 dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 RTH.

Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

Diduga Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet menyalahgunakan kewenangan sebagai tim Banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu. Selain itu keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan.

Sedangkan Hery diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH.

Padahal diketahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar yaitu Kadar dan kawan-kawan.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Bareskrim Polri Sudah Kantongi Identitas Penjual Data BPJS Kesehatan

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 23:05 WIB

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengklaim bahwa Bareskrim Polri telah mengantongi profil pelaku...

Umum - Nasional, Bareskrim Polri Sudah Kantongi Identitas Penjual Data BPJS Kesehatan, Penjual Data BPJS Kesehatan,data bpjs kesehatan bocor,Data BPJS Kesehatan Dijual,Bareskrim Polri

Tertinggi Sejak Pandemi, Ada 5.453 Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 21:53 WIB

Sebanyak 5.453 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 menjalani rawat inap di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta P...

Umum - Nasional, Tertinggi Sejak Pandemi, Ada 5.453 Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet, Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet,RS Darurat Covid-19 (RSDC),RSDC Wisma Atlet,Pasien Covid-19 Wisma Atlet Membludak

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Ini Cara Lapor Bantuan Subsidi Upah Ber...

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 16:11 WIB

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Ini Cara Lapor Jika Tak Kunjung Menerima

Umum - Nasional, BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021, Ini Cara Lapor Bantuan Subsidi Upah Bermasalah, blt bpjs ketenagakerjaan 2021,BLT BPJS Ketenagakerjaan,blt bpjs,kapan blt bpjs ketenagakerjaan 2021 cair,bantuan subsidi upah,bsu,Update BLT Hari Ini,cara lapor tidak mendapat blt,blt

Prokes tak Cukup Tangkal Virus Corona Varian Delta, Ini Saran Epidemio...

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 14:59 WIB

Varian virus corona B.1.617.2 atau Delta yang pertama kali ditemukan di India menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus...

Umum - Nasional, Prokes tak Cukup Tangkal Virus Corona Varian Delta, Ini Saran Epidemiolog, Virus Corona Varian Delta,Gejala Terinveksi Virus Corona Varian Delta,Tanda terinveksi Virus Corona Varian Delta,varian baru Covid-19,Varian Baru Covid-19 India,varian delta,Varian Delta India,Varian Delta Covid-19,Cara tangkal varian delta

Pemerintah Terbitkan Aturan Sertifikasi Produk Halal, Berapa Tarifnya?

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 13:10 WIB

Aturan tersebut mencakup tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

Umum - Nasional, Pemerintah Terbitkan Aturan Sertifikasi Produk Halal, Berapa Tarifnya?, Aturan Sertifikasi Produk Halal,Tarif Sertifikasi Produk Halal,tarif layanan Jaminan Produk Halal,sertifikasi halal,besaran tarif sertifikasi halal

Varian Alpha, Beta, dan Delta Covid-19 Ditemukan di Jakarta

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 12:05 WIB

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengungkapkan bahwa saat ini ditemukan tiga varian baru Covid-19 di ibu k...

Umum - Nasional, Varian Alpha, Beta, dan Delta Covid-19 Ditemukan di Jakarta, VArian Alpha,Varian Beta,Varian Delta Covid-19,varian Covid-19 baru,varian Covid-19

Mendagri: Kantor di Zona Merah Covid-19 Diminta WFH 75%

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 10:52 WIB

Naiknya tren penularan kasus aktif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir disinyalir akibat masyarakat abai dalam menerap...

Umum - Nasional, Mendagri: Kantor di Zona Merah Covid-19 Diminta WFH 75%, Zona Merah Covid-19,lonjakan kasus Covid-19,Work From Home (WFH),perpanjangan PPKM mikro,angka kasus covid-19 di Indonesia,tren penularan kasus aktif COVID-19

Masuk UI lewat SBMPTN 2021? Perhatikan 4 Tahapan Registrasi Ulang Ini

Nasional Selasa, 15 Juni 2021 | 10:30 WIB

Universitas Indonesia (UI) menerima 1.658 mahasiswa baru S1 Reguler.

Umum - Nasional, Masuk UI lewat SBMPTN 2021? Perhatikan 4 Tahapan Registrasi Ulang Ini, SBMPTN 2021,Universitas Indonesia,UI,Registrasi Ulang

artikel terkait

dewanpers