web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Umrah Batal, Kemenag Jabar Data Travel yang Akan Berangkatkan Jemaah

Jumat, 28 Februari 2020 10:02 WIB Nur Khansa Ranawati

Ilustrasi -- Jemaah mengelilingi Kakbah di Makkah, Arab Saudi. (ANTARA FOTO/Hanni Sofia)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Kebijakan otoritas Arab Saudi untuk menutup akses ibadah umrah ke negaranya terkait antisipasi virus Covid-19 masih menyisakan tanda tanya. Kendati hal tersebut dinilai sebagai langkah tepat, namun tak dipungkiri keputusan ini membuat para jemaah yang siap berangkat merasa kebingungan terkait nasib perjalanannya.

Menanggapi hal ini, Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat Ajam Mustajam mengatakan pihaknya tengah mendata travel mana saja yang memiliki jemaah siap berangkat setelah pengumuman dari Arab Saudi tersebut. Dia mengatakan pendataan tersebut merupakan instruksi langsung dari Kementrian Agama pusat.

"Pak Menteri Agama sudah rilis bahwa kami diminta mencari data terkait dengan kepastian travel-travel yang akan berangkat pasca pelarangan tersebut. Karena kemungkinan sudah ada yang booking transportasi dan akomodasi jauh-jauh hari sebelum pelarangan," ungkapnya ketika dihubungi Ayobandung.com, Jumat (28/2/2020).

AYO BACA : Forum Negara Islam Setuju Penundaan Jemaah Umrah

Dia mengatakan, total jumlah travel umrah di Jawa Barat mencapai sekitar 200 perusahaan. Sementara angka jemaah di bulan Rajab pun disebut kerap meningkat. Total terdapat sekitar puluhan ribu jemaah umrah di Jabar yang berangkat tiap tahunnya.

"Kisaran hampir 200 travel, untuk jemaah saya belum bisa memastikan angkanya tapi di bulan Rajab ini tren-nya memang naik, termasuk di bulan puasa dan libur sekolah. Kemungkinan ada puluhan ribu jemaah," ungkapnya.

"Tapi mudah-mudahan yang sudah daftar dan booking serta siap berangkat pasca pelarangan itu tidak banyak jumlahnya," tambahnya.

AYO BACA : Umrah Ditangguhkan, Kemenag Jabar dan Bandung Tunggu Arahan Pusat

Selepas melakukan pendataan, dia mengaku belum mendapat instruksi lebih lanjut terkait teknis kepastian nasib para jemaah dan travel. Dia mengatakan, pihak pemerintah hanya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

"Kalau terkait kepastian ganti rugi dan semacamnya itu ada di pihak travel karena hampir 100% umrah diselenggarakan oleh swasta. Pemerintah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak," ungkapnya.

Dia juga mengatakan hingga hari ini belum mendapat komplain ataupun klarifikasi dari pihak travel maupun jemaah. Dia berharap segera ada jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak.

"Sejauh ini belum ada karena ini kan sudah kebijakan Arab Saudi yang tujuannya untuk menyelamatkan semua pihak. Mau tidak mau semua harus menerima," ungkapnya.

"Nasib jemaah yang sudah bayar dan travel yang sudah booking transportasi dan akomodasi, itu yang harus ada jalan keluar," tambahnya. 

AYO BACA : Biro Perjalanan Keluhkan Penghentian Umrah Sementara ke Arab Saudi

Editor: Fira Nursyabani

artikel lainnya

dewanpers