web analytics
  

DPR: KPK Harus Jelaskan Soal Penghentian 36 Perkara

Jumat, 21 Februari 2020 10:25 WIB
Umum - Nasional, DPR: KPK Harus Jelaskan Soal Penghentian 36 Perkara, kpk, LHKPN, pejabat negara, kpk, dpr ri, penyelidikan kpk dihentikan

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (Republika)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menghentikan 36 perkara di tingkat penyelidikan. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai KPK harus menjelaskan kepada publik terkait keputusan tersebut.

"Pimpinan KPK perlu menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan 36 kasus agar tidak berkembang spekulasi bahwa KPK melakukan impunisasi kasus korupsi," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (20/2).

Impunisasi yang dimaksud Arsul terkait dengan impunitas, yakni keadaan tertentu yang menyebabkan pelaku kejahatan tidak dipidana. Akibatnya, tidak ada tindakan dan penyelesaian hukum.

Kendati demikian, ia berpandangan, penghentian perkara bukanah hal yang aneh. Sejauh tidak memiliki cukup bukti, penghentian suatu perkara merupakan hal wajar.

"Hanya untuk menilai wajar tidaknya penghentian maka informasinya ya perlu dijelaskan," ujarnya.

Sekjen PPP itu menambahkan, KPK juga harus menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan tersebut bukanlah sesuatu yang final. Tidak menutup kemungkinan kasus yang sudah ditutup bisa kembali dibuka apabila ada bukti baru yang masuk, baik berupa saksi, surat-surat atau petunjuk.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi telah menghentikan 36 perkara atau kasus di tahap penyelidikan. KPK mengklaim, langkah penghentian penyelidikan itu telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers