web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Diduga Melanggar, Bakal Pasangan Independen Dipanggil Bawaslu

Kamis, 20 Februari 2020 16:38 WIB Mildan Abdalloh

[Ilustrasi] Pilkada Serentak 2020. (Ayobandung.com/M. Irfan Abiyyudistira)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung memanggil seorang bakal calon wakil bupati dari jalur perseorangan karena diduga melakukan pelanggaran.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin mengatakan, dugaan pelanggaran yang diklarifikasikan terhadap bakal calon wakil bupati tersebut adalah netralitas ASN.

"Yang bersangkutan merupakan seorang ASN aktif di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jabatannya adalah pengawas gugus 8," tutur Januar, Kamis (20/2/2020).

Dijelaskan Januar, pada 1 Februari 2020, Bakal Calon Wakil Bupati Bandung bernama Nana Supriatna tersebut mendatangi KPU Kabupaten Bandung untuk meminta akun Sistem Informasi Pasangan Calon (SILON) sebagai tahapan pencalonan bupati bandung dari jalur perseorangan.

AYO BACA : PAN Targetkan Cawabup di Pilkada Kabupaten Bandung

"Yang bersangkutan berpasangan dengan Asep B Kurnia. Nana Supriatna ini posisinya sebagai bakal calon wakil bupati, Asep B Kurnia sebagai bupatinya," ungkapnya.

Sejumlah baliho juga telah dipasang oleh Asep B Kurnia dengan Nana Supriatna terkait rencana pendaftaran bakal pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Bandung dari jalur perseorangan.

Selain itu, Nana Supriatna, lanjut Januar, pernah turut mendaftar penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari Partai NasDem.

"Yang bersangkutan telah mengembalikan formulir kepada NasDem, tapi kemudian dicabut kembali," ujarnya.

AYO BACA : Banner Pasangan Pilkada Mulai Muncul

Januar melanjutkan, sesuai dengan  PP nomor 42/2004 tentang Jiwa Korps Dan Disiplin PNS dan PL 52/2010 ASN diharuskan netral daru politik, baik itu pernyataan, ucapan, dan sikap perilaku.

"ASN tidak diperbolehkan mencalonkan diri maupun mendukung calon lain. Dalam pasal 11 huruf C PP 42/2004, ASN harus mengambil cuti apabila hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah," ujarnya.

Saat ini Bawaslu Kabupaten Bandung sedang melakukan pendalaman dan pengumpulan bukti-bukti.

"Apabila ditemukan ada pelanggaran, kami akan teruskan kepada KASN untuk masalah sanksinya," tuturnya.

Nana Supriatna sendiri enggan dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

AYO BACA : KPU Kabupaten Bandung Minta Pemerintah Segera Cairkan Anggaran Pilkada

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers