web analytics
  

Soal Waterboom Lembang, Emil Sebut Wisata KBU Harus Sesuai Izin

Senin, 17 Februari 2020 15:19 WIB Nur Khansa Ranawati

Gubernur Jabar Ridwan Kamil.(Ayobandung.com/Nur Khansa)

BUAHBATU, AYOBANDUNG.COM -- Proyek pembangunan kawasan wisata air atau waterboom yang tengah berlangsung di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) belakangan tengah menjadi perhatian. Pasalnya, proyek tersebut berada tepat di garis Sesar Lembang.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya masuk ke dalam Kawasan Bandung Utara (kbu) untuk dapat teliti dalam menanggapi setiap izin pembangunan yang masuk. 

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan dalam bentuk apapun harus berjalan sesuai rekomendasi.

"Peraturan daerah sudah ada, kuncinya ada di kabupaten/kota yang harus ditanyakan, bagaimana daerah bisa taat. Mungkin (perda) belum tersosialisasi," ungkapnya ketika ditemui selepas menggelar rapat pimpinan, Senin (17/2/2020).

Emil mengatakan, perda yang mengatur soal izin mendirikan bangunan (IMB) di kbu sudah ada. Salah satu poin yang ditekankan adalah meminta otoritas daerah untuk membangun kawasan dengan mengikuti rekomendasi dari Pemprov Jabar.

Namun, dia menilai saat ini pemerintah daerah yang bersangkutan seolah tidak mengindahkan aturan tersebut. 

Rekomendasi yang diberikan terkesan diabaikan. Padahal, Emil mengatakan, pembangunan yang tidak memiliki dasar rekomendasi dari Pemprov Jabar di kawasan itu dapat disebut ilegal.

"Sekarang tidak bisa kalau IMB tanpa ada rekomendasi dari pemprov. Itu bisa bisa disebut ilegal," jelasnya.

Di samping itu, saat ini Pemprov Jabar pun tengah mengkaji moratorium peraturan daerah. Seharusnya, moratorium tersebut dapat membuat seluruh perizinan berskala besar di kbu dapat ditahan. 

Emil pun berencana akan menyusun aturan baru terkait pembangunan di kbu yang rencananya akan keluar tahun ini.

Saat ini pihaknya juga telah mengeluarkan empat Surat Keputusan terkait kebencanaan dan lingkungan hidup. Hal tersebut meliputi SK Cetak Biru Budaya Tanggap Bencana, SK Tim Cilamaya, SK Cileungsi, dan SK kbu.

"Semua yang berkaitan dengan Bandung Utara dalam skala besar sedang kita kaji. Jadi tahan dulu sebelum wacana yang terkait dengan aturan ini kita umumkan di akhir bulan," jelasnya.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel lainnya

dewanpers