web analytics
  

Dosen Unpad: Sejarah Valentine Diubah Demi Kepentingan Bisnis

Jumat, 14 Februari 2020 06:35 WIB
Umum - Nasional, Dosen Unpad: Sejarah Valentine Diubah Demi Kepentingan Bisnis, valentine, sejarah valentine, larangan valentine, hadiah valentine

Ilustrasi (Pixabay)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Hari Valentine yang dirayakan setiap 14 Februari sebenarnya berawal dari kisah perjuangan seorang pendeta Katolik. Tapi, para kapitalis membelokkan maknanya demi keuntungan ekonomi. Umat Islam pun turut jadi sasaran.

Demikian penjelasan Dosen Sejarah Universitas Padjajaran, Tiar Anwar kepada Republika.co.id, Kamis (13/2).

Tiar mengatakan, asal usul hari Valentine itu adalah kematian Santo Valentinus pada 14 Februari di awal abad pertengahan (abad ke-5 Masehi). Umat Katolik pun melaksanakan misa khusus setiap 14 Februari untuk menghormatinya.

Santo Valentinus dihormati dan dianggap orang suci, kata Tiar, karena kerelaannya mengorbankan diri.

"Kan gereja pada abad pertengahan itu, terutama awal-awal, berhadapan dengan orang Pagan, Yahudi, dan Romawi, yang tidak menerima agama Kristen. Dia pun kemudian jadi korban karena memperjuangkan keyakinannya," kata Tiar menjelaskan.

Sering berjalan waktu, lanjut dia, masyarakat Eropa dan Amerika mulai memaknai misa Valentine sebagai hari kasih sayang.

"Misa terhadap Santo Vaelentinus itu kemudian dikaitkan dengan pengorbanan dalam percintaan. Dikaitkan dengan hari cinta kasih," ucapnya.

Tapi, sejak era industrialisasi (abad 18 Masehi), kata dia, hari Valentine mulai diperingati dengan cara pergaulan bebas. Perubahan makna secara drastis ini adalah buah praktik kapitalisme yang berupaya mencari keuntungan sebesar-besarnya.

“Para kapitalis memanfaatkan isu Valentine ini sebagai sarana cari untung dengan mengampanyekan seks bebas. Padahal aslinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan begituan,” ujar Tiar.

Hal itu, jelas Tiar, tampak dengan meningkatnya penjualan kondom, minuman keras, kamar hotel serta kunjungan ke diskotek saat hari Valentine.

"Itu yang meramaikan dan mengaitkannya dengan seks bebas ya industri - industri ini. Bahkan mereka promo besar-besaran setiap hari Valentine,"

Keberhasilan mengeksploitasi hari Valentine, lanjut dia, akhirnya turut disebarkan di Indonesia. Seks bebas marak dilakukan setiap tanggal 14 di negara dengan mayoritas Muslim ini sejak era 90-an.

"Muncul di Indonesia itu trennya setelah Orde Baru," ucap Tiar.

Sejak saat itu pula lah para pemuka agama Islam mulai menkritisi perayaan Valentine, terutama pada kalangan remaja.

"Kalangan Islam mengkritik karena perilaku seks bebas turut dilakukan umat Islam. Padahal tidak sesuai dengan karakter umat Islam," ucapnya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Simak Besaran Zakat Fitrah di Kota-Kota Besar di Jawa

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 07:06 WIB

Berikut besaran zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang

Umum - Nasional, Simak Besaran Zakat Fitrah di Kota-Kota Besar di Jawa, Zakat Fitrah,aturan zakat fitrah,besaran zakat fitrah 2021

Kronologi Enzy Storia Kena Pelecehan Virtual

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 06:48 WIB

Presenter Tonight Show itu mengalami pelecehan seksual virtual.

Umum - Nasional, Kronologi Enzy Storia Kena Pelecehan Virtual, enzy storia,enzy storia pelecehan

Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:27 WIB

Pemerintah kembali menegaskan mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi tetap dilarang karena termasuk aturan larangan m...

Umum - Nasional, Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi, Larangan Mudik Lokal Aglomerasi,mudik lokal,mudik lokal dilarang,Aturan Larangan Mudik,peniadaan mudik,wilayah aglomerasi,kawasan aglomerasi tanpa perlu SIKM

Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:17 WIB

Pemerintah melarang kegiatan mudik masyarakat, termasuk di wilayah aglomerasi. Kendati demikian, aktivitas transportasi...

Umum - Nasional, Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?, Mudik Aglomerasi Dilarang,Nasib Moda Transportasi,aktivitas transportasi,aglomerasi,Kementerian Perhubungan,Pembatasan Jam Operasional,pengetatan prokes

Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:07 WIB

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UTBK-SBMPTN 2021 telah sele...

Umum - Nasional, Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!, Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021,Cara Cek Pengumuman Hasil UTBK SBMPTN 2021,Hasil UTBK-SBMPTN 2021,UTBK-SBMPTN 2021,apan pengumuman hasil UTBK-SBMPTN 2021

Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 17:15 WIB

Pendaftaran beasiswa LPDP 2021 secara online telah dibuka pada 4 Mei-1 Juni 2021.

Umum - Nasional, Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021, Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021,Jadwal LPDP 2021,Syarat Pendaftaran LPDP 2021,Panduan Pendaftaran LPDP 2021,Pendaftaran beasiswa LPDP 2021,Jadwal Beasiswa LPDP 2021,Syarat Beasiswa LPDP 2021

Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 16:16 WIB

MA telah resmi membatalkan SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam dan Atribut para Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga...

Umum - Nasional, Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?, SKB Seragam,SKB Seragam Sekolah,Kemendikbud Ristek,SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam,atribut keagamaan,karakter peserta didik,toleransi beragama,Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam

Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 15:58 WIB

Komnas HAM curiga penyematan label teroris untuk Tentara Pembebasan Negara Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-O...

Umum - Nasional, Komnas HAM Curiga Pelabelan Teroris TPNPB OPM Bentuk Putus Asa Jokowi, Komnas HAM,Pelabelan Teroris TPNPB OPM,Jokowi,penyematan label teroris,TPNPB-OPM,Presiden Joko Widodo,pemerintahan Jokowi
dewanpers