web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Longsor Ngamprah, Bupati Bandung Barat Tuntut Jasa Marga Bertanggung Jawab

Kamis, 13 Februari 2020 15:44 WIB Tri Junari

Warga melihat kondisi tanah longsor dan rumah yang rusak di Kampung Hegarmanah, RT 03 RW 04, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (12/2/2020). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menilai penyebab kejadian bencana pergerakan tanah berujung longsor di Kampung Hegarmanah Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, salah satunya akibat kelalaian PT Jasa Marga. Menurutnya, perusahaan tersebut telah membiarkan terbentuknya genangan air di atas permukiman warga.

Dari hasil pantauan langsung di lokasi bencana, sebut Aa, diduga air pada genangan sebelah kiri Tol Cipularang KM 118 merangsek masuk dalam tanah yang kemudian memicu longsor pada Selasa (11/2/2020) malam.

Sejak gorong-gorong tersumbat pada 17 Desember 2019, warga yang kini menjadi korban telah berupaya melaporkan kondisi ini pada Jasa Marga. Namun penanganan yang dilakukan kurang maksimal hingga genangan air justru semakin tinggi menyerupai danau.

"Dengar cerita dari Pak RW, bahwa tanahnya milik Jasa Marga, itu badan jalan Jasa Marga. Maka yang harus memperbaikinya ialah Jasa Marga," kata Aa, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan langkah penanganan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan Polisi dan TNI. Ia menyayangkan pihak Jasa Marga yang terkesan enggan ikut bertanggung jawab dalam bencana ini.

Warga korban bencana mengaku sejak kejadian tidak ada petugas Jasa Marga yang datang ke permukiman warga terdampak. Mereka hanya berkumpul di bahu Tol Cipularang tanpa berempati pada korban bencana.

AYO BACA : Dituding Jadi Penyebab Bencana di Ngamprah, Jasa Marga Buka Suara

Aa Umbara mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pertemuan dengan Jasa Marga untuk membahas penanganan pascabencana. 

"Kita akan gelar rapat bersama, ambil solusi terbaik. Walaupun warga bilang ini salah Jasa Marga, pemerintah tidak bisa juga lepas tangan," sebutnya.

Menurut dia, dengan kejadian ini Jasa Marga harus ikut bertanggung jawab sehingga tidak terkesan semuanya salah pemerintah daerah.

"Ini kan ada sebab akibat, makanya tadi saya tanya sebabnya apa yang menjadi akibatnya begini. Ini tinggal kita duduk bareng mana yang dikerjakan Jasa Marga, mana yang dikerjakan kita. Harusnya mereka turun, jangan sampai kejadian kedua kalinya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua RW setempat Wahyudin mengatakan, bencana longsor ini sudah terprediksi sebelumnya, pergerakan tanah diduga terjadi karena tertutupnya saluran air dibawah jalan tol Cipularang KM 118.

"Pertama itu ada longsor di tebing jalan tol arah Bandung menutup saluran air sekitar pertengahan Desember 2019, saya sudah laporkan kejadian itu ke Jasa Marga karena jika tertutup menjadi genangan dan air bisa masuk ke dalam tanah,"tutur Wahyudin di lokasi kejadian, Rabu (12/2/2020).

AYO BACA : Warga Ngamprah Diminta Tak Beraktivitas di Dekat Lokasi Longsor

Sejak saat itu Jasa Marga telah berupaya melakukan penanganan dengan memompa air namun tak sampai menjebol saluran air yang tertutup. 

Seiring intensitas hujan tinggi, warga menemukan retakan tanah di sekitar genangan air. Genangan air ini berada diatas pemukiman warga berjarak 1 kilometer.

"Saya selalu melaporkan setiap terjadi retakan, karena khawatir jika saluran air belum jebol akan terjadi banjir bandang ke warga saya," kata dia.

Laporan warga rupanya kurang ditanggapi serius pemerintah daerah maupun Jasa Marga. Hingga pada akhirnya bencana pergerakan tanah terjadi malam tadi merusak rumah warga.

"Sekarang warga saya kena dampaknya, 1 rumah tenggelam, 9 jebol dan kurang lebih 85 rumah terancam pergerakan tanah," ujarnya.

Sejak kejadian ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman karena khawatir pergerakan tanah terus terjadi mengancam jiwa. Warga juga telah berupaya mengeluarkan barang berharga sebelum kejadian bencana lebih besar terjadi.

"Yang terancam saat ini ada di RT 2,3 dan 4, kurang lebih 85 kepala keluarga atau 240 jiwa," sebutnya.

AYO BACA : PVMBG Sebut Longsor Susulan Berpotensi Terjadi di Ngamprah

Editor: Fira Nursyabani

artikel lainnya

dewanpers