web analytics
  

Nasib Pegawai Honorer Semakin Tidak Jelas

Kamis, 30 Januari 2020 16:28 WIB Netizen Wisnu AJ

Ilustrasi demonstrasi pegawai honorer. (dok. Ayobandung.com)

Wisnu AJ

Sekretaris Forum Komunikasi Anak Daerah (Fokad) Kota Tanjungbalai.

AYOBANDUNG.COM -- Rapat Kerja (Raker) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) beserta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tanggal 20 Januari 2020 diruang Komisi II DPR RI Senayan Jakarta, menghasilkan kesepakatan untuk menghapus pegawai tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Dengan dihapusnya pegawai tenaga honor, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap diorganisasi kepegawaian pemerintah, maka pemerintah hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai mana diatur didalam Pasal 6 Undang Undang (UU) Nomor: 5 tahun 2014 tentang ASN.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas BKN Paryono menjelaskan, dengan penghapusan pegawai tenaga honor, BKN tidak mendata jumlah pegawai honorer. BKN hanya mendata jumlah PNS dan PPPK ke depannya.

Pemerintah sebenarnya telah melarang pengangkatan pegawai honorer. Pelarangan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan PP tersebut pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer. Sehingga sampai saat ini tidak ada yang mendatanya. Karena sudah dilarang untuk diangkat.

ApA yang dijelaskan oleh Plt Kepala Biro Humas BKN, tidak berbanding lurus dengan yang terjadi dilapangan. Karena dari tahun 2005 sejak adanya PP untuk melarang pengangkatan tenaga honorer sampai saat ini dihapusnya pegawai honorer, Kepala Daerah, diberbagai daerah di Indonesia, masih saja tetap mengangkat tenaga honorer dengan dalih pegawai kontrak.

Yang mirisnya pengangkatan tenaga honorer ini dilakukan bukan karena kebutuhan kurangnya jumlah pegawai didaerah, tapi melainkan untuk memenuhi pundi pundi Kepala Daerah, keluarga dan kerabatnya.

Pengangkatan pegawai honor bukanlah gratis, tapi harus membayar dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan hal ini bukan lagi merupakan rahasia, tapi sudah menjadi rahasia umum. Untuk menjadi tukang sapu jalan dan pengangkut sampah pada Dinas Kebersihan harus bayar dengan pasaran yang berpariasi.

Anehnya pemerintah dalam hal ini BKN tidak pernah mempermasalahkan nya. Apakah karena pembayaran honornya tidak membebani keuangan negara makanya BKN tidak mempermasalahkan nya, karena pembayaran honor pegawai honorer tersebut ditanggung oleh pemerintah daerah melalui kas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika tenaga honor itu tidak membebani keuangan negara, lantas kenapa pemerintah menghapus pegawai honor dalam organisasi kepegawaian pemerintah, dan diganti dengan PPPK?. Dan bagaimana nasib pegawai honor yang telah mengabdi selama puluhan tahun?. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap pegawai honor ini.

Habis Manis Sepah Dibuang:

Adanya kebijakan pemerintah menghapus pegawai tenaga honor menjadikan nasib para pegawai tenaga honorer semakin tidak jelas.

Pada awalnya pemerintah menjanjikan para pegawai tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS tampa melalui seleksi, hal itu dimulai sejak tahun 2005, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 48 tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dalam PP tersebut juga disebutkan, bahwa salah satu amanatnya adalah intansi pemerintah dilarang mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya.

Kemudian pada tahun 2007, terbit lagi PP Nomor : 43 perubahan dari PP Nomor : 48. PP Nomor: 43 itu menjelaskan tentang penentuan batas usia hingga masa kerja untuk honorer yang akan diangkat menjadi CPNS.

Kendatipun telah dilarang, akan tetapi pengangkatan tenaga honorer kembali masih dilakukan. Pengangkatan tersebut tetap menggunakan PP Nomor : 48, dengan tambahan ketentuan. Maka lahirlah istilah tenaga honorer K 1 dan K 2. Honorer K 1 adalah tenaga honorer yang honornya dibiayai oleh APBN/APBD. Sementara K 2 adalah tenaga honorer yang honornya bukan dibiayai oleh APBN/APBD.

Munculnya istilah pegawai honorer K1 dan K2 ini, karena masih ada pegawai honorer yang telah mengabdi jauh sebelumnya tapi tidak diangkat menjadi CPNS. Pemerintah kembali melakukan pendataan dimulai dari tahun 2006, 2007, 2008 Sampai 2009. Dari hasil pendataan maka pemerintah menggabungkan para pegawai honorer K 1 dan K 2 sama sama mengikuti proses pengangkatan menjadi CPNS pada tahun 2013. Sebagai payung hukumnya pemerintah menerbitkan PP Nomor 56 terkait seleksi dan pengangkatan honorer K 1 dan K 2.

Didalam PP Nomor : 56 tersebut dijelaskan para pegawai honorer yang tercecer dalam pengangkatan sebagai CPNS, diberi kesempatan satu kali untuk dilakukan seleksi atau melalui ujian CPNS. terbitnya PP Nomor : 56 ini sebagai penutup pengangkatan para tenaga honor menjadi CPNS.

Lahirnya UU Tentang ASN pada tahun 2014, maka sejak itu tidak ada lagi pengangkatan CPNS Maupun PPPK secara otomatis, tapi melainkan harus mengikuti persaratan dan melalui seleksi ujian.

Belum tuntas persoalan tenaga honorer K 1 dan K 2 ini, tiba tiba muncul kebijakan baru tentang PPPK. Hal ini tertuang dalam PP Nomor : 49 tahun 2018, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aturan ini semula memang membuka peluang bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia CPNS untuk menjadi ANS dengan setatus PPPK. Kebijakan inipun disambut gembira oleh para tenaga honorer yang batas usianya telah melampaui persyaratan CPNS, dan para pegawai honorer K 1 dan K 2 yang tidak lulus seleksi CPNS.

Namun ketika peraturan untuk diangkat menjadi PPPK, juga harus melalui seleksi, sama dengan seleksi CPNS. Maka hati para tenaga honorer yang sempat berbunga bunga kini menjadi redup. Apa lagi didalam PP tersebut itu tidak hanya terfokus kepada para tenaga honorer, tapi melainkan kesempatan untuk menjadi PPPK terbuka untuk umum.

Bagaikan habis manis sepah dibuang, begitulah nasib para tenaga honorer ini yang mereka rasakan . Mereka hanya diperlukan sesaat, ketika Pemilihan Umum (Pemilu), semua calon mengatakan akan memperjuangkan nasib mereka agar diangkat sebagai CPNS. Akan tetapi setelah semuanya usai, janji janji manis yang disampaikan kepada para tenaga honorer itu, tak lebih hanya sebuah selogan indah belaka.

Menggantang Asap :

Harapan para pegawai honorer untuk diangkat menjadi CPNS pupus sudah . Bagaikan menggantang asap untuk menggapai harapan menjadi ASN maupun sebagai PPPK. Seperti itulah yang dirasakan oleh para pegawai tenaga honorer saat ini.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan anggota DPRRI yang membidangi tentang kepegawaian , yang telah mereka pilih sebagai wakil mereka untuk memperjuangkan nasib mereka ternyata tidak dapat untuk diharapkan. Wakil yang mereka pilih, ternyata menjadi algojo terhadap nasib mereka. Para Anggota DPRRI itu malah berpihak kepada pemerintah untuk menghapus pegawai honorer.

Dengan dihapusnya pegawai honorer di setiap kepegawaian pemerintah di seluruh Indonesia, maka persoalan terhadap pegawai honor telah tutup buku. Kesempatan untuk diangkat sebagai ASN tampa seleksi telah berakhir.

Semuanya kini terpulang kepada para pegawai honorer itu sendiri, mau menjadi ASN atau PPPK harus ikut seleksi, sama seperti pelamar dari kalangan umum. Karena tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pegawai honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun.

Hanya saja pemerintah perlu untuk diingatkan, bahwa penghapusan pegawai honorer bukanlah kebijakan yang pro rakyat. Dengan penghapusan tenaga honorer, berarti pemerintah turut menambah deretan panjang jumlah pengangguran di Indonesia, yang berfotensi menjadikan rakyat jadi miskin. Semoga!

Wisnu AJ, Sekretaris Forum Komunikasi Tanjungbalai.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Redaksi AyoBandung.Com

artikel lainnya

dewanpers