web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Hari Ini, Ribuan Buruh Akan Geruduk Jasa Marga

Senin, 20 Januari 2020 09:41 WIB Firda Puri Agustine

Logo Jasa Marga

JAKARTA, AYOBANDUNG.OM – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) akan berunjuk rasa di depan kantor pusat PT Jasa Marga Tbk, Senin (20/1/2020).

Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan karena Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) sebagai anak perusahaan PT Jasa Marga Tbk telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap salah satu pekerjanya, Mirah Sumirat.

“PHK itu dinilai melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 karena tanpa pernah dilakukan perundingan bipartit, tanpa mediasi, dan tanpa penetapan pengadilan,” kata Rusdi dalam keterangan resmi, Senin (20/1/2020).

“PHK sepihak tanpa penetapan pengadilan, adalah melanggar UU Ketenagakerjan dan UU PPHI, karenanya batal demi hukum,” lanjunya.

Mirah Sumirat adalah pekerja di PT JLJ, yang juga aktivis serikat pekerja dan menjabat sebagai Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (SK JLJ) dan Presiden ASPEK Indonesia.

Selain itu, Mirah adalah Pembina Jamkes Watch KSPI,  President Women Committee UNI Asia Pacific, Pengurus Pusat UNI Global Union, dan Wakil Ketua dari unsur pekerja/buruh di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (2016 - 2019).

“Sejak tahun 2008, Mirah Sumirat menjalankan aktivitas berserikat sebagai Presiden SK JLJ, tanpa ada permasalahan dari manajemen, karena saat itu manajemen masih menghargai aktivitas berserikat,” ujar Rusdi.

Aktivitas berserikat Mirah Sumirat mulai dipermasalahkan oleh Manajemen PT JLJ sejak dia bersama ASPEK Indonesia pada September 2017, melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menerapkan 100% Gardu Tol Otomatis (GTO) di seluruh jalan tol. 

Tanggal 30 Oktober 2017, Mirah diberikan Surat Peringatan I karena dianggap tidak melaksanakan pekerjaan, padahal selama ini ia menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengurus Serikat Pekerja. (Sejak 2008 tidak pernah dipermasalahkan).

Tanggal 12 Maret 2018, Mirah Sumirat diberikan Surat Peringatan II karena alasan tidak mengikuti Medical Check Up. Padahal dalam PKB tidak ada ketentuan sanksi bagi pekerja yang tidak mengikuti Medical Check Up. 

“Setelah Surat Peringatan I dan II, Mirah Sumirat tidak pernah diberikan Surat Peringatan III, Surat Skorsing, Surat Konseling, dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja,” katanya.

PHK sepihak dilakukan hanya dengan Surat Keputusan Direksi PT JLJ No. 119/KPTS-JLJ/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 tentang PHK, yang tidak pernah diberikan oleh Manajemen PT JLJ kepada Mirah Sumirat.

“Oleh karena itu, PHK sepihak yang dilakukan oleh Direksi PT JLJ terhadap Mirah Sumirat patut diduga sebagai tindakan pemberangusan serikat pekerja (union busting), yang melanggar hak kebebasan berserikat sebagaimana telah dijamin UU SP/SB,” ujar Rusdi. 

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel lainnya

dewanpers