web analytics
  

Sumbang Pesantren saat Pilkada, Dipenjara 72 Bulan dan Denda Rp1 Miliar

Kamis, 16 Januari 2020 16:17 WIB Mildan Abdalloh

Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Ayobandung.com/M. Irfan Abiyyudistira)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengingatkan semua pihak untuk tidak melanggar aturan pemilu. Salah satunya adalah melakukan kempanye di tempat ibadah dan pesantren.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin mengatakan salah satu pelanggaran yang diwaspadainya adalah kampanye di pesantren dan tempat ibadah, mengingat Kabupaten Bandung merupakan daerah dengan jumlah pesantren banyak.

"Menggunakan pesantren dan tempat ibadah itu melanggar UU 10/2016," tutur Januar, Kamis (16/1/2020).

AYO BACA : Bawaslu Bandung: Waspadai Kampanye Pilkada di Pesantren dan Masjid

Bukan hanya dilarang berkampanye, peserta pemilu juga dilarang memberikan sumbangan kepada pesantren.

Saat pemilu, sering terjadi dugaan pelanggaran memberikan materil dengan dalih sumbangan baik berupa uang maupun barang kepada pesantren.

"Kalau pemberian materil tersebut terdapat unsur kampanye, bisa dikenakan pasal 187A ayat 1 dan 2," katanya.

Tidak tanggung-tanggung sanksi yang dikenakan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp20 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

AYO BACA : Bawaslu Bandung Rekrut Kader Pengawasan Partisipatif untuk Pilkada

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers