web analytics
  

Komnas HAM: Ada Potensi Pelanggaran HAM di Penggusuran Tamansari

Selasa, 14 Januari 2020 22:29 WIB

Penggusuran Tamansari. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, menilai, terdapat potensi pelanggaran HAM pada kegiatan penggusuran di Tamansari, Bandung. Pelanggaran HAM yang terjadi ialah excessive use of force atau penggunaan kewenangan secara berlebihan.

"Kalau kita lihat rekaman media, apa pun argumentasinya, penggunaan kekerasan dalam konteks penggusuran seperti itu, itu dalam HAM disebut sebagai excessive use of force," ujar Choirul di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Selain itu, ia mendapatkan keterangan dari warga yang terkena penggusuran, ada warga yang sudah ditahan, ditangkap, dan dimasukkan ke ambulans tapi masih dipukuli oleh aparat keamanan. Menurutnya, hal itu tak terbantahkan merupakan pelanggaran HAM.

"Itu dalam banyak konteks tak terbantahkan pelanggaran HAM. Orang yang melakukan itu minimal harus kena. Di samping orang yang memerintahkan. Kita akan cek itu," katanya.

AYO BACA : 5 Polisi Dinyatakan Bersalah dalam Insiden Tamansari

Di samping itu, Komnas HAM akan mengecek penanganan penggunaan kewenangan secara berlebihan yang dilakukan aparat keamanan saat membebaskan lahan di Tamansari. Komnas HAM juga akan melihat hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah (Pemda) Bandung terhadap korban penggusuran.

"Kami akan cek bagaimana proses penanganan soal excessive use of force atau kalau tadi sama warga kami sebut sebagai brutalitas," jelas Choirul.

Choirul mengatakan, pihaknya juga akan melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot Bandung. Warga yang menjadi korban penggusuran dan berujung mengalami sakit menjadi tanggung jawab negara. Mereka sudah seharusnya diberikan penanganan medis agar sakitnya tak berkelanjutan.

"Mereka hidup di masjid itu kaya apa dan bagaimana memastikan mereka agar, satu, minimal kebutuhan pokok. Makan-minum. Kedua, minimal kebutuhan kesehatannya," ujar dia.

AYO BACA : Gugatan Rumah Deret Tamansari, Hakim PTUN Kembali Menangkan Pemkot Bandung

Ia juga mengatakan, berdasarkan laporan dari warga yang terdampak penggusuran Tamansari, setidaknya ada 20 balita di tempat tinggal mereka sementara. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya menjadi perhatian dan dijawab oleh pemda setempat.

"Itu yang harus segera dijawab oleh pemda. Makanya kami akan kumpulkan semua dokumennya walaupun kami waktu aksi kemarin juga melakukan pemantauan, walaupun tidak langsung ditempat," ujar dia.

Menurutnya, semakin banyak dan lengkap dokumen yang diterima Komnas HAM, termasuk kondisi terakhir para warga, maka akan mempermudah penentuan langkah ke depan. Terlebih untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM di sana.

Dalam insiden Tamansari, lima polisi dinyatakan terbukti melanggar disiplin saat pengamanan penertiban bangunan di RW 11, Tamansari, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Mereka mendapatkan sanksi penempatan selama 21 hari ditempat khusus dan penundaan pangkat satu periode.

Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Erlangga Waskitoroso mengatakan, pascapenertiban bangunan, kepolisian memeriksa 94 anggota. Dari jumlah tersebut katanya, lima orang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

AYO BACA : Ucok Homicide Bicara Soal Penggusuran Tamansari

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers