web analytics
  

Blanko Terbatas, Pembuatan KTP El Dipriotaskan bagi Pihak Tertentu

Selasa, 14 Januari 2020 18:00 WIB
Umum - Nasional, Blanko Terbatas, Pembuatan KTP El Dipriotaskan bagi Pihak Tertentu, Blanko Terbatas, Pembuatan, KTP-El, Dipriotaskan, Pihak Tertentu,

Perekaman e-KTP (Dok. Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyusun prioritas penggunaan blanko KTP elektronik atau KTP-el.

Kemendagri baru menyediakan 16 juta keping blanko KTP-el pada awal 2020 dari asumsi kebutuhan selama satu tahun sebanyak 41 juta keping.

"Prioritas pertama ada diberikan kepada anak-anak yang baru pertama kali membuat KTP, anak 17 tahun," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam konferensi pers, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

AYO BACA : 5 Kasus Besar Ditangani Novel Baswedan, e-KTP hingga Suap Ketua MK

Dia mengatakan, sebanyak 961.000 keping blanko KTP-el telah didistribusikan ke sejumlah daerah berdasarkan pengajuan Dinas Dukcapil setempat. Penggunaan blanko KTP-el diprioritaskan juga untuk korban bencana alam.

Zudan juga meminta blanko KTP-el digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi penggantian surat keterangan (suket) berstatus PRR (print ready record) dan suket karena KTP-el hilang, rusak, dan perubahan elemen data.

"Jadi blanko KTP-el ini tidak diperuntukkan bagi perubahan wilayah administrasi," kata Zudan.

AYO BACA : Ombudsman Temukan Sel Khusus Setya Novanto di Lapas Cipinang

Dia meminta blanko KTP-el tidak diprioritaskan untuk pemekaran RT/RW hingga provinsi. Dengan begitu, blanko KTP-el tidak diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan perubahan nama daerah dan nama jalan di KTP-el miliknya saat ini.

Dia melanjutkan, blanko KTP-el juga tidak boleh digunakan untuk mengganti KTP-el yang ada masa berlakunya. Hal ini karena KTP-el yang masih ada tanggal berlakunya pun tetap dianggap sah.

Zudan menjelaskan, Kemendagri menghitung kebutuhan blanko KTP-el selama 2020 mencapai 41 juta keping dengan asumsi ada pemekaran desa hingga provinsi sehingga ada penggantian perubahan wilayah administrasi. Akan tetapi, Kemendagri baru bisa menyediakan 16 juta keping dari APBN 2020.

Sementara sisanya, sekira 25 juta keping, masih diajukan anggaran pengadaannya kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian, Kemendagri memprioritaskan dan tidak memperbolehkan penggunaannya karena keterbatasan blanko KTP-el.

AYO BACA : Kemendagri Buka Layanan Pengurusan KTP dan KK Rusak bagi Korban Banjir

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers