web analytics
  

Kerja KPK Lamban, ICW Desak Presiden Tak Buang Badan

Senin, 13 Januari 2020 10:25 WIB
Umum - Nasional, Kerja KPK Lamban, ICW Desak Presiden Tak Buang Badan, Revisi UU KPK, UU KPK, presiden jokowi, Gerindra, Tolak Revisi UU KPK, dewan pengawas kpk, pks, laode m syarif, yusril ihza mahendra

KPK

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo tak buang badan dalam menanggapi lambatnya kerja lembaga antirasuah karena keberadaan UU KPK yang baru.

Menurut ICW KPK terhambat dalam melakukan penyidikan di perkara terbarunya yakni  kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  

"Kami mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru. Penerbitan PERPPU harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelamatkan KPK," tegas Peneliti ICW, Kurnia Ramadhani, dalam keterangannya, Ahad (12/1).

Kurnia tak memungkiri,  banyak pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini membuktikan bahwa Pimpinan KPK dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

AYO BACA : Cegah Suap, Gerindra Minta KPK Intens Awasi KPU Jelang Pilkada 2020

Namun, kata dia, faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru yakni UU No 19 Tahun 2019 terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia.

"Oleh karenanya, KPK juga harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum," tegasnya lagi.  

Lebih lanjut Kurnia menerangkan, setidaknya ada dua kejadian penting dan mesti dicermati dalam peristiwa tangkap tangan yang melibatkan Komisioner KPU tersebut.

Pertama, KPK faktanya terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. "Ini disebabkan adanya Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas," ucapnya.

AYO BACA : Pengamat: KPK Harus Jelaskan Alasan tak Bisa Geledah Kantor PDIP

Padahal, sambung dia, dalam UU KPK lama yakni UU No 30 Tahun 2002 untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun.

Menurutnya sangat tidak masuk dalam logika bila tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti dapat berjalan dengan tepat serta cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas.

"Belum lagi persoalan waktu, yang mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti," ujarnya.

Kedua, lanjut Kurnia, tim KPK diduga dihalang-halangi saat menangani perkara tersebut. Oleh karenanya, penting untuk ditegaskan bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam UU Tipikor. "Harusnya setiap pihak dapat kooperatif dengan proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK," ucap Kurnia.

Dengan kondisi seperti ini, kata dia, dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan yang selama ini diucapkan Presiden dan DPR hanya ilusi semata. Sebab, keberlakukan UU KPK justru menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

AYO BACA : Tercorengnya Pejuang Demokrasi Indonesia

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers