web analytics

Pengamat: KPK Harus Jelaskan Alasan tak Bisa Geledah Kantor PDIP

clockMinggu, 12 Januari 2020 06:00 WIB
Umum - Nasional, Pengamat: KPK Harus Jelaskan Alasan tak Bisa Geledah Kantor PDIP, pdip, kpk, kpk geledah kantor pdip, kantor pdip

KPK

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode baru ini untuk menjelaskan kepada publik terkait kegagalannya menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan. Sehingga masyarakat pun tidak bertanya-tanya dan menimbulkan opini liar. Apalagi PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilihan umum (pemilu) 2019.

"Kalau misalnya surat penyelidikan tidak lengkap. Berarti ada ketidaksiapan KPK melakukan itu. Tapi kalau sudah lengkap, tapi dihalang-halangi maka bisa diterapkan pasal 21 tentang obstruction of justice yaitu menghalang-halangi penyelidikan," ujar Suparji dalam diskusi bertema, KPK, UU Baru, Komisioner Baru, Gebrakan Baru, di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1).

Lanjut Suparji, tidak hanya sekedar menjelaskan kenapa dihalangi-halangi saat hendak menggeledah tapi KPK juga harus segera memperjelas status Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Hal itu perlu dilakukan untuk mengklarifikasi isu jika Hasto terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi ini. Sehigga tidak menimbulkan fitnah dan berbagai macam spekulasi

"Saya kira KPK perlu memanggilnya (Hasto) untuk melakukan klarifikasi. Jika dia memang tidak terlibat berarti clear. Tapi kalau ada unsurnya, harus ada pertanggungjawaban," tegas Suparji.

Suparji mengingatkan KPK periode baru ini untuk secara serius menangani kasus yang diduga terkait jual beli Pergantian Antar Waktu (PAW) dari fraksi PDI Perjuangan. Apalagi kasus ini juga diduga ada keterlibatan partai politik dan Komisi Pemilhan Umum (KPU). Praktis terungkapnya kasus ini, kata Suparji menggambarkan ada perusakan demokrasi. Namun menurutnya, publik sendiri sudah lama menyadari jika korupsi dikarenakan biaya politik yang mahal.

"Jelas kasus ini mengonfirmasikan bahwa ada perselingkuhan yang nyata. Tentu ini kejahatan demokrasi yang melibatkan antara panitia dan peserta," kecam Suparji.

Dalam kasus ini KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustiani Tio Fridelina, sebagai penerima. Sementara pemberi, yakni Harun Masiku dan Saeful yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Uang suap senilai Rp 900 juta diberikan pemberi kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDI Perjuangan juga yakni Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Selanjutnya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 20:40 WIB

Di tengah tantangan pandemi Covid-19, fungsi intermediasi perbankan mulai mengalami pertumbuhan positif.

Umum - Nasional, Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu, Momentum,Pertumbuhan Kredit,intermediasi perbankan,Bank Indonesia

Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 15:03 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan akan menyusun skema mengenai vaksinasi dan booster bagi calon jemaah umrah.

Umum - Nasional, Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah, Jemaah Umrah,Vaksin Booster Calon jemaah umrah,vaksinasi Calon jemaah umrah,Covid-19 di Indonesia

Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 14:51 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memenuhi kebutuhan pasokan obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang semakin lang...

Umum - Nasional, Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?, Remdesivir,Obat Remdesivir,Fakta Obat Remdesivir,obat covid-19,tocilizumab covid-19,Obat Tocilizumab,Obat Tocilizumab Covid-19,Tocilizumab obat Covid-19,Tocilizumab,Kemenkes Impor Obat Covid-19,obat covid-19 impor

Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 12:09 WIB

Arab Saudi mewajibkan wisatawan untuk menjalani karantina sebelum menjelajahi negerinya. Lantas berapakah biaya umrah, j...

Umum - Nasional, Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah, jamaah umrah,estimasi biaya,estimasi biaya umrah,karantina jamaah umrah,estimasi biaya umrah karantina

Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 11:03 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan keputusan pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown untuk menurunkan lo...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir,  Pandemi Covid-19,Lockdown  Pandemi Covid-19,Vaksinasi nasional Covid-19,lonjakan kasus Covid-19,lonjakan kasus covid-19 di Indonesia,kebijakan lockdown

Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 10:23 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, lonjakan kasus positif Covid-19 yang sangat tinggi dalam satu bulan terakhir...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm, Kasus Covid-19,Kasus Covid-19 di Indonesia,Kasus Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus positif Covid-19,PPKM Darurat,Kebijakan PPKM Darurat

Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya...

Nasional Kamis, 29 Juli 2021 | 23:05 WIB

Kebijakan itu dinilai berlebihan karena saat ini tidak sedikit masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

Umum - Nasional,  Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya Kita Empati, fasiitas isolasi DPR,Isolasi DPR,Hotel Isolasi Covid-19,Hotel untuk DPR

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset...

Nasional Kamis, 29 Juli 2021 | 21:40 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset Sosial di Masa Pandemi

Umum - Nasional, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset Sosial di Masa Pandemi, COVID-19,Airlangga Hartarto,ekonomi

artikel terkait

dewanpers
arrow-up