web analytics

Cegah Suap, Gerindra Minta KPK Intens Awasi KPU Jelang Pilkada 2020

clockSabtu, 11 Januari 2020 11:13 WIB
Umum - Nasional, Cegah Suap, Gerindra Minta KPK Intens Awasi KPU Jelang Pilkada 2020, Cegah, Suap, Gerindra, Minta, KPK, Awasi, KPU, Jelang, Pilkada, 2020,

Politikus Gerindra, Sodik Mujahid, meminta KPK intens mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. (Pixabay/Mohamed Hassan)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Politikus Gerindra, Sodik Mujahid, meminta KPK intens mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Hal itu untuk mencegah kembali terjadinya kasus suap yang melibatkan penyelenggara pilkada.

"KPK harus mengawasi (KPU) dengan intens agar kegiatan Pilkada 2020 maupun pilpres nanti benar-benar tidak ada kecurangan," kata Sodik, seperti diberitakan Republika.co.id, Jumat (10/1/2020).

Sodik juga meminta kepada penegak hukum agar terduga korupsi tersebut diproses hukum secara baik. Menurutnya, selama ini memang telah terjadi kekhawatiran dan juga kecurigaan kepada KPU baik itu di pusat maupun daerah di berbagai lini yang melakukan jual-beli suara.

Dengan begitu, menurutnya, peristiwa OTT KPK sangat bermanfaat untuk dijadikan pelajaran kepada oknum KPU yang selama ini masih bermain-main dalam suara pemilihan. Dia juga menegaskan kepada KPU untuk meningkatkan profesionalitas jajarannya untuk berlaku bersih.

"Tingkatkan profesionalisme, jaga kepercayaan publik untuk hadapi pilkada serentak nanti," ucapnya.

Sodik melanjutkan, KPU harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan nama baiknya. Sebab kasus korupsi yang menjerat komisionernya akan membuat tingkat kepercayaan publik bisa jadi semakin turun.

Dia pun meminta kepada KPU untuk melakukan penguatan integritas yang independen. Penguatan integritas dan independensi personal para komisioner KPU hingga penyelenggara tingkat bawah harus diseriuskan.

"Termasuk ya (integritas itu) di dalamnya itu independensi KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum)," katanya

Untuk menjaga profesionalitas KPU itu, jika diperlukan adanya audit independen, menurutnya hal itu sah-sah saja. Seperti diketahui, KPK telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Sebagai penerima, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni Harun Masiku dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

terbaru

Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 20:40 WIB

Di tengah tantangan pandemi Covid-19, fungsi intermediasi perbankan mulai mengalami pertumbuhan positif.

Umum - Nasional, Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu, Momentum,Pertumbuhan Kredit,intermediasi perbankan,Bank Indonesia

Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 15:03 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan akan menyusun skema mengenai vaksinasi dan booster bagi calon jemaah umrah.

Umum - Nasional, Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah, Jemaah Umrah,Vaksin Booster Calon jemaah umrah,vaksinasi Calon jemaah umrah,Covid-19 di Indonesia

Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 14:51 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memenuhi kebutuhan pasokan obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang semakin lang...

Umum - Nasional, Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?, Remdesivir,Obat Remdesivir,Fakta Obat Remdesivir,obat covid-19,tocilizumab covid-19,Obat Tocilizumab,Obat Tocilizumab Covid-19,Tocilizumab obat Covid-19,Tocilizumab,Kemenkes Impor Obat Covid-19,obat covid-19 impor

Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 12:09 WIB

Arab Saudi mewajibkan wisatawan untuk menjalani karantina sebelum menjelajahi negerinya. Lantas berapakah biaya umrah, j...

Umum - Nasional, Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah, jamaah umrah,estimasi biaya,estimasi biaya umrah,karantina jamaah umrah,estimasi biaya umrah karantina

Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 11:03 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan keputusan pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown untuk menurunkan lo...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir,  Pandemi Covid-19,Lockdown  Pandemi Covid-19,Vaksinasi nasional Covid-19,lonjakan kasus Covid-19,lonjakan kasus covid-19 di Indonesia,kebijakan lockdown

Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 10:23 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, lonjakan kasus positif Covid-19 yang sangat tinggi dalam satu bulan terakhir...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm, Kasus Covid-19,Kasus Covid-19 di Indonesia,Kasus Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus positif Covid-19,PPKM Darurat,Kebijakan PPKM Darurat

Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya...

Nasional Kamis, 29 Juli 2021 | 23:05 WIB

Kebijakan itu dinilai berlebihan karena saat ini tidak sedikit masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

Umum - Nasional,  Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya Kita Empati, fasiitas isolasi DPR,Isolasi DPR,Hotel Isolasi Covid-19,Hotel untuk DPR

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset...

Nasional Kamis, 29 Juli 2021 | 21:40 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset Sosial di Masa Pandemi

Umum - Nasional, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset Sosial di Masa Pandemi, COVID-19,Airlangga Hartarto,ekonomi

artikel terkait

dewanpers
arrow-up