web analytics
  

Hijrah Ekologis

Jumat, 10 Januari 2020 20:51 WIB Netizen Djoko Subinarto

Kemacetan yang terjadi berimbas pada polusi udara.(Djoko Subinarto)

Djoko Subinarto

Penulis lepas, bloger, mukim di Cimahi

AYOBANDUNG.COM -- Hijrah dari kebiasaan kita menggunakan kendaraan bermotor pribadi dan kemudian beralih menggunakan sepeda kayuh, berjalan kaki maupun naik transportasi publik tampaknya belum menjadi gerakan masif di negeri ini. 

Oleh karena itu, regulasi, fasilitas prima serta insentif sangat dibutuhkan agar semakin banyak warga lebih memilih bersepeda, berjalan kaki maupun naik transportasi umum.

Ada fenomena yang melanda dunia keartisan kita beberapa waktu ke belakang tatkala sejumlah artis melakukan apa yang disebut-sebut sebagai hijrah. Mereka meninggalkan dunia keartisan yang serba gemerlap serta artifisial dan kemudian memilih melakoni kehidupan lebih bersahaja serta lebih agamis.

Hijrah boleh jadi merupakan titik penting dari perjalanan hidup seseorang. Dalam hal ini, hijrah merujuk kepada peralihan dari satu kondisi ke kondisi lainnya, yang diyakini lebih baik. Secara harfiah, 'hijrah', yang asalnya dari kata bahasa Arab, bermakna 'menjauhkan', 'meninggalkan' atau 'berpindah lokasi'.

Seseorang yang sebelumnya menggeluti dunia keartisan, kemudian berangsur meninggalkan dunia glamor tersebut demi, sebut misalnya, menggapai kehidupan yang lebih tenang dan lebih membahagiakan, maka dikatakan ia telah melakukan semacam hijrah.

Tentu saja, keputusan untuk berhijrah bisa kita lakukan demi kepentingan-kepentingan lainnya. Salah satunya yaitu demi membuat lingkungan kian bersih dan kian sehat.

Misalnya, kita dapat melakukan hijrah dengan jalan meninggalkan kebiasaan kita menggunakan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan sepeda, berjalan kaki maupun naik kendaraan umum. Hijrah seperti itu mungkin bisa kita sebut sebagai bagian dari Hijrah ekologis.

Sayang, hal tersebut belum menjadi gerakan masif. Faktanya, mereka yang menggunakan sepeda kayuh atau berjalan kaki masih tergolong kelompok minoritas untuk saat ini. Pengguna kendaraan bermotor pribadi masih mendominasi jalanan di negara kita. Buntutnya, kota-kota kita kian dirundung kemacetan. 

Pemborosan bahan bakar, peningkatan polusi udara, polusi suara serta ancaman stres dan depresi adalah beberapa dampak dari kemacetan. Jangan lupa, kemacetan juga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil. 

Sekadar ilustrasi, kerugian ekonomi akibat kemacetan lalulitas di kawasan Jabodetabek, misalnya,  diperkirakan mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun. Hal tersebut pernah disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas pertama tahun ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1/2019) lampau.

Solusi tentu saja harus terus dicari sehingga kemacetan tidak semakin parah dan menimbulkan dampak negatif yang kian mengkhawatirkan. Jika kita cermati, secara sederhana, kemacetan terjadi lantaran panjang serta lebar jalan tidak seimbang dengan jumlah kendaraan. 

Logikanya, cara paling gampang untuk mengatasi kemacetan adalah dengan menambah panjang jalan dan lebar jalan yang ada. Akan tetapi, menambah panjang dan lebar jalan tidak selalu bisa dilakukan. Yang paling mungkin adalah membuat jalan baru, seperti dengan membuat jalan tol dan jalan layang di dalam kota. 

Sampai batas tertentu, membangun jalan tol dan jalan layang dalam kota memang dapat mengatasi kemacetan lalu-lintas. Akan tetapi, kebijakan seperti ini cuma mengatasi kemacetan untuk sementara waktu jika tidak disertai dengan upaya-upaya lainnya, mulai dari membenahi manajemen transportasi, pengadaan transportasi massal yang murah, nyaman serta aman, pembatasan jumlah kendaraan bermotor, pendidikan disiplin berlalu-lintas hingga ke perubahan gaya hidup warga kota.

Ironinya, di negeri ini, tidak sedikit dari mereka yang mengeluhkan soal kemacetan itu nyaris saban hari kemana-mana menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Dengan demikian, mereka mengeluh, tetapi sesungguhnya mereka sendiri adalah bagian dari masalah yang mereka keluhkan.

Sekarang ini, untuk menuju lokasi yang relatif dekat saja, sebagian besar dari kita lebih suka menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Dengan kecenderungan seperti ini, maka tidak perlu heran apabila kemacetan di kota-kota kita terus meningkat.

Faktor Kunci

Mengubah gaya hidup masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya mengatasi kemacetan lalu-lintas di kota-kota kita. Gaya hidup masyarakat perlu diarahkan kepada gaya hidup yang lebih bersahaja dan lebih ramah lingkungan.

Kita sesungguhnya bisa memulai dari diri sendiri dan keluarga kita untuk mempraktikkan gaya hidup lebih bersahaja dan lebih ramah lingkungan. Mulailah dengan lebih sering bersepeda, berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan umum. Yakinlah, derajat kita, wibawa kita, tidak akan anjlog hanya gara-gara kita lebih sering bersepeda, berjalan kaki maupun naik transportasi umum. 

Keputusan untuk melakukan hijrah dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi ke penggunaan sepeda, berjalan kaki atau naik angkutan publik, selain didorong oleh kesadaran dari dalam diri, dapat juga didorong oleh sejumlah regulasi, fasilitas serta insentif yang disediakan oleh para pengelola kota.

Maka, tugas para pengelola kota dalam hal ini adalah bagaimana membuat sejumlah regulasi dan menyediakan berbagai fasilitas prima serta insentif menarik yang mampu menggerakkan warga meninggalkan mobil serta sepeda motor mereka, untuk kemudian beralih menggunakan sepeda kayuh, berjalan kaki maupun naik transportasi umum.

Djoko Subinarto, Alumnus FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Kolumnis dan Blogger tinggal di Cimahi. Beberapa artikel banyak di muat di Tribun Jateng, Republika, Koran Jakarta, dan media nasional lainnya.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Redaksi AyoBandung.Com

artikel lainnya

dewanpers