web analytics
  

Banjir Awal Tahun dan Cara Pandang Otonomi Daerah

Kamis, 2 Januari 2020 13:33 WIB Netizen Netizen
Netizen, Banjir Awal Tahun dan Cara Pandang Otonomi Daerah, banjir,banjir jakarta,banjir bekasi,banjir bogor,banjir kbb,penyebab banjir,bencana alam,otonomi daerah

Ilustrasi: Sebuah mobil terseret banjir bandang luapan Sungai Cihaur, Komplek Cimareme Indah, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (1-1-2020). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

AYOBANDUNG.COM -- Turut berduka cita bagi sahabat-sahabat yang terdampak banjir di awal tahun ini. Banjir mulai ramai diberitakan terjadi di Jakarta, Tangsel, Kota/Kabupaten Bekasi, Karawang, KBB, dan lainnya.

Pemerintah setempat dan pemerintah pusat sudah bergerak melalui Basarnas, BNPB, BPBD, relawan kemanusiaan dan para komunitas. Semua bergerak saling bantu tanpa memandang perbedaan.

Jika dirasa respons lambat, ini terjadi karena kali ini wilayah yang terkena dampak begitu luas, sedangkan sumber daya manusia (SDM) serta sarana/prasarananya terbatas. Bagi kita yang tidak terdampak, mari membantu atau minimal mendoakan.

Penanganan bencana, sangat tergantung kepada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Otonomi saerah dikecualikan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Selebihnya adalah otoritas kabupaten/kota.

Di DKI Jakarta, penanganan dilakukan langsung di tingkat provinsi. Di Tangsel, Bekasi, Karawang, KBB, dll penanganannya dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Ini semua terkait otonomi daerah. Karena kurangnya pemahaman tentang otonomi daerah, sering terjadi "salah alamat" dalam melayangkan kritik dan cercaan.

Untuk banjir di Bodebek dan Jabar bagian utara, seringkali warganet yang minim pemahaman sering mencerca "bypass" ke Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar.

Benar bahwa perhatian masyarakat tertuju pada Gubernur DKI  Anies Baswedan dalam penanganan banjir di DKI. Hal ini karena DKI adalah daerah dengan keistimewaan menurut UU 29/2007. UU ini memberi otonomi kepada DKI di tingkat provinsi, bukan di kabupaten/kota.

Dengan demikian, tidak ada satupun wilayah kota atau kabupaten di Provinsi DKI Jakarta yang berstatus sebagai daerah otonom.

Oleh karena itu, bupati/wali kota di DKI tidak dipilih rakyat melalui pilkada, melainkan diangkat langsung oleh Gubernur DKI dari unsur PNS/ASN.

Bupati/wali kota di DKI hanya sebagai kepala administratif. Implikasi logisnya, penanganan banjir di DKI tergantung kepada kesigapan kepala daerahnya, dalam hal ini Gubernur DKI.

Di provinsi lain tidak demikian, otonomi daerah diatur oleh UU yang berbeda yaitu UU 23/2014 jo UU 9/2015. Otonomi ada di tingkat kabupaten/kota. Bupati/Walikota pun dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada.

Oleh karenanya, penanganan bencana adalah otoritas murni kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh bupati/wali kota. Sesuai amanat undang-undang, gubernur di atasnya hanya bersifat mengkoordinasikan.

Jika ada warganet yang mention langsung ke Ridwan Kamil sebenarnya tidak apa, karena tetap akan diteruskan ke kabupaten/kota. Tapi sebaiknya tidak perlu membumbuinya dengan kejulidan pula.

Kejulidan "Singapore banjir teu", "bisi lupa kalau dia gubernur", dan lain-lain adalah wajah ketidakpahaman. Di Jawa Barat, bencana kali ini masih pada level kabupaten/kota Pemegang komando ada di bupati/walikota melalui BPBD masing-masing.

Provinsi hadir sebagai support melalui BPBD Provinsi Jawa Barat dan Pusdalops BPBD Provinsi Jabar, ditambah Jabar Quick Response dan Jabar Bergerak..

Provinsi Jabar bisa saja mengambil komando jika sebuah bencana ditetapkan sebagai bencana provinsi, sebagaimana pemerintah pusat bisa menetapkan sebuah bencana sebagai bencana nasional. Penetapan status kebencanaan adalah ranah politik.

Walau cakupan bencana ada di beberapa kabupaten/kota, jika provinsi belum menetapkan status bencana adalah tingkat provinsi, maka tanggung jawab tetap berada di kabupaten/kota.

Kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam kebencanaan secara rinci bisa kita dalami di UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Bagi sahabat-sahabat di DKI dan Jawa Barat, mari berdoa atau bahkan membantu para terdampak bencana. Tetap menjaga lisan agar tidak mudah saling menyalahkan.

Korban bencana tidak akan terhapus air matanya karena ada yang orang yang saling serang di luar sana, tapi air mata mereka akan terhapus jika ada bantuan yang sampai ke tangan.

Semoga bencana ini cepat berlalu, pemerintah bertindak sigap, pelaku usaha taat pada aturan lingkungan dan warganet bisa sedikit "pause" jika ingin saling serang saat momen bencana ini. Semoga Allah selalu memudahkan.

Penulis: Aan Priyatna

Pendiri Bandung Straregic Leadership Forum

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Redaksi AyoBandung.Com

terbaru

Buku Percakapan Sunda-Belanda

Netizen Rabu, 21 April 2021 | 13:25 WIB

K.F. Holle berharap buku tersebut menjadi semacam wahana untuk mempelajari bahasa Sunda.

Netizen, Buku Percakapan Sunda-Belanda, Buku Percakapan Sunda-Belanda,Raden Kartawinata,K.F. Holle,Literasi,Bahasa,Bahasa Sunda,Bahasa Belanda,Sunda,Belanda

Menilik Tradisi Tahlilan dari Perspektif Sosiologis

Netizen Selasa, 20 April 2021 | 14:23 WIB

Tahlil berasal dari kata hallala-yuhallilu, yang artinya membaca kalimat "laailaaha illallah".

Netizen, Menilik Tradisi Tahlilan dari Perspektif Sosiologis, Tradisi Tahlilan,Tradisi,Tahlilan,Nahdhatul Ulama

Momen Ramadan Semasa Kecil yang Selalu Dirindukan Generasi Z

Netizen Selasa, 20 April 2021 | 13:12 WIB

Hadir satu kali dalam setiap tahun, kedatangan bulan Ramadan selalu ditunggu oleh umat Muslim.

Netizen, Momen Ramadan Semasa Kecil yang Selalu Dirindukan Generasi Z, Ramadan,Muslim,generasi z

Menikah Bukan Kompetisi Ibadah

Netizen Selasa, 20 April 2021 | 11:42 WIB

Menikah merupakan ibadah terlama yang akan dijalan oleh dua insan. Jadi, persiapkan dengan baik.

Netizen, Menikah Bukan Kompetisi Ibadah, Menikah,Islam,Anjuran Menikah,Menikah menurut empat ulama mazhab,Alasan Utama Menikah,Ibadah

Daftar Terbaru Badan / Lembaga Penerima Zakat yang Diakui Ditjen Pajak

Netizen Senin, 19 April 2021 | 19:02 WIB

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya w...

Netizen, Daftar Terbaru Badan / Lembaga Penerima Zakat yang Diakui Ditjen Pajak, Ditjen Pajak,Lembaga Penerima Zakat,Badan Penerima Zakat,Penitipan Zakat

Menakar Geliat Ekonomi di Bulan Ramadan 2021

Netizen Senin, 19 April 2021 | 11:32 WIB

Pandemi Covid-19 sudah setahun lebih membayang banyangi kehidupan kita

Netizen, Menakar Geliat Ekonomi di Bulan Ramadan 2021, Ekonomi,COVID-19,BPS

Bapak Ideologi Muhammadiyah Itu Menjadikan Puasa sebagai 'Kanopi Diri'

Netizen Minggu, 18 April 2021 | 19:10 WIB

Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si., Ketua Umum PP. Muhammadiyah, adalah kader otentik Muhammadiyah yang tidak ada irisa...

Netizen, Bapak Ideologi Muhammadiyah Itu Menjadikan Puasa sebagai 'Kanopi Diri', Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si.,Bapak Ideologi Muhammadiyah,Muhammadiyah

Merenungi Hikmah Puasa Ramadan

Netizen Jumat, 16 April 2021 | 10:35 WIB

Puasa akan melahirkan rasa cinta, kasih sayang, dan kelembutan kepada orang miskin.

Netizen, Merenungi Hikmah Puasa Ramadan, Puasa,Ramadan,Salat Tarawih,Hikmah Puasa,Merenungi Hikmah Puasa,puasa ramadan

artikel terkait

dewanpers