web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Ikuti Arahan BPK, DPRD Cimahi Reses Tanpa 'Uang Transport'

Jumat, 13 Desember 2019 08:26 WIB Tri Junari

Gedung DPRD Kota Cimahi. (Ayobandung.com/Tri Junari)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM -- Pelaksanaan masa reses pertama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi periode 2019-2024 bakal mengikuti arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Arahan tersebut yakni meniadakan pembayaran uang jasa non-PNS atau konstituen peserta reses sebesar Rp50.000 per orang, lantaran dinilai tidak hemat. 

Nantinya setiap konstituen yang menghadiri pelaksanaan reses di masing-masing dapil anggota DPRD hanya diberikan makanan dan minuman. 

"Reses sekarang tidak ada tunjangan transport karena berdasarkan audit tidak direkomendasikan diberikan uang transport, jadi hanya dapat makan dan minum saja," ujar Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat Dewan Kota Cimahi, Doddy Mulyohadi, saat ditemui Kamis (12/12/2019).

Pada pelaksanaan reses kali ini pun jumlah konstituen yang hadir maksimal hanya 250 orang. Padahal sebelumnya, konstituen yang hadir dalam reses anggota dewan maksimal 1.000 orang. 

"Pengurangan jumlah konstituen yang dihadirkan ke pelaksanaan reses juga berkaitan dengan kondisi keuangan yang sedang defisit, jadi 250 orang maksimal," katanya. 

Sekretariat dewan  hanya memfasilitasi tenda, kursi, sound system, serta makan dan minum untuk melaksanakan reses. 

"Fasilitasi itu nanti disetor ke penyedia (pihak ketiga). Terkait mamin, pembayaran akan ditransfer setelah keluar SPJ dari penyedia. Kalau dewan mau menambah jumlah konstituen atau menambah fasilitas, silakan tapi ditanggung masing-masing," tegasnya. 

Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain mengatakan, bakal ada dampak dari penghapusan pemberian uang jasa peserta non-PNS saat pelaksanaan reses pada 13, 14, dan 15 Desember nanti. 

"Tentu akan ada dampaknya. Bisa saja yang datang jadi sedikit atau datang tapi menagih. Makanya kita lihat besok dan akan jadi bahan evaluasi. Tapi arahan dari BPK mesti diikuti, apalagi Wali Kota sudah mengubah perwal soal reses," kata Achmad.

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers