web analytics
  
Banner Kemerdekaan

DPR: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Akan Tutupi Defisit!

Sabtu, 7 Desember 2019 22:05 WIB Dhika Alam Noor

Logo BPJS Kesehatan

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun depan. Terjadi terhadap seluruh segmen peserta. 
 
Termasuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3 akan meningkat menjadi Rp42.000, dari saat ini sebesar Rp25.500.
 
Hal itu menyusul ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
 
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta, pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III sebelum berlaku 1 Januari 2020. Pasalnya bisa memberatkan masyarakat. 
 
"Kita telah konsisten meminta pemerintah untuk tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan kelas tiga. Khususnya bagi pekerja tidal memiliki upah. Sehingga kita berharap agar iuran ini tetap seperti yang lalu," ujarnya dalam diskusi  Problematika BPJS Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum dan Kinerja yang digelar Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).
 
Kenaikan iuran ini dianggap untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan yang. Menurutnya, meski kenaikan ini telah disetujui oleh pemerintah namun dinilainya defisit tidak akan berhenti. 
 
"Tentu kalau menyangkut kenaikan iuran ini tidak menjamin juga, bahwa defisit ini bisa berhenti. Tapi bisa mengurangi defisit yang kita keluarkan untuk urusan BPJS Kesehatan," ucapnya. 
 
Maka itu, harus ada upaya agar lain untuk mencoba pelayanan kesehatan lain. Mengingat model pelayanan kesehatan seperti ini pasti membutuhkan anggaran besar.
 
"Kalau kita pakai polanya seperti ini di mana setiap rakyat dikasih pelayanan seperti ini pasti defisit. Karena antara uang yang kita kasih dengan yang rakyat dapatkan tidak seimbang," kata Melki. 
 
Kepala Prodi Fakultas Hukum UBK Azmi Syahputra mengatakan, acara ini digagas dari kegelisahan civitas akademik karena ada wacana tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan. 
 
"Temen-temen mencoba mengelaborasi apa yang menjadi akar masalahnya. ternyata masih ada managemen panik, persoalan operator regulator," ucapnya. 
Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel lainnya

dewanpers