web analytics
  

Adakah Harapan Penyelesaian Kasus HAM?

Sabtu, 7 Desember 2019 21:52 WIB Netizen Netizen
Netizen, Adakah Harapan Penyelesaian Kasus HAM?, hak asasi manusia,ham,mahfud md

Ilustrasi Hak Asasi Manusia (HAM)

AYOBANDUNG.COM -- Sebuah gebrakan baru dari Mahfud MD mengembalikan semangat keadilan bagi korban maupun keluarga korban pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Harapan-harapan itu muncul dari gebrakan dalam menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau biasa disebut KKR.

Hal ini juga didukung oleh Presiden Jokowi yang memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam) Mahfud MD untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM dan menyiapkan perlindungan HAM yang tepat di masa yang akan datang.

Rencana Mahfud MD selaku Menpolhukam tentu sangatlah baik dalam menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Rencana dalam menghidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan sebuah langkah yang tepat dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Namun, sebelum masuk ke langkah lebih jauh janji-janji yang pernah dibuat harus bisa ditepati, bukan hanya sebuah wacana. Dalam menentukan langkah ini tentu Menpolhukam dan pihak pemerintah pasti sudah menimbang segala hal yang ada di dalamnya. Mahfud MD begitu berani dan tegas dalam menangani penyelesaian kasus HAM di Indonesia.

Selain itu, ia pun akan mengundang keluarga korban pelanggaran HAM dan para lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Bisa dilihat cara yag dilakukan sudah melibatkan semua elemen yang terkait, tentu suara yang dikemukakan bisa didengar oleh pihak pemerintah.

Berdasarkan yang dilansir dari Katadata.co.id, Mahfud MD meminta tidak perlu lagi ada agenda tertentu yang menuntut pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak hanya di masa lalu, akan tetapi di masa sekarang. Namun, dilihat dari berbagai sudut pandang pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri pastinya membutuhkan bantuan dari keluarga korban yang mau ikut andil dalam hal ini.

Keluarga korban harus mau angkat bicara mengenai apa saja yang telah terjadi selama ini. Sesuai permintaan dari Mahfud MD, memberikan arti bahwa HAM sudah menjadi prioritas bagi pemerintah. Sebagai masyarakat kita tinggal menantikan saja kejayaan HAM kembali, setelah semuanya diadili dan diselesaikan.

Kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang ada di Indonesia terbilang cukup banyak, mulai dari pembunuhan dan penghilangan massal 1965-1966, kasus Tanjung Priok 1984, Aceh 1976, penembakan misterius atau petrus 1982-1985, Talangsari 1989, penghilangan aktivis 1996-1998, tragedi Semanggi I dan II 1998, Tragedi Wasior, dan Wamena pada 2000 sampai kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004, berdasarkan yang dilansir dari Asumsi.co.

Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi masa pemerintahan Presiden Jokowi mulai tahun 2014 hingga sekarang. Namun, dilihat dari rencana-rencana pemerintah rupanya sudah mulai sadar akan pentingnya penyelesaian kasus HAM dimasa lalu.

Berbicara mengenai hukum sebenarnya tidak boleh jika hanya menafikan makna pokok hak asasi. Sebab, hak asasi merupakan hukum yang berlaku secara langsung. Sesungguhnya, kejahatan HAM ini sudah termasuk dalam primum remidium, sebab tidak bisa dibenarkan (membunuh atau menghilangkan). Artinya, otomatis tindak pidana ini harus diupayakan dari awal juga.

Permasalahannya, jika menindak sebuah kejahatan HAM di masa lalu cukup sulit dalam mengumpulkan bukti, sebab minimnya bukti saksi, saksi yang masih hidup sudah tua, ada daluarsa hukum, pelaku kejahatannya pun sudah tidak ada. Namun, jika melihat saat ini masih banyak masyarakat yang menuntut keadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada, sebab kerugian menyangkut banyak orang.

Berdasarkan berita yang dilansir dari Asumsi.co Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memaparkan rencana yang menjadi gerbarakan Mahfud ini muncul disebabkan pemerintah meninginkan kasus HAM tidak hanya diselesaikan melalui jalur yudisial, namun secara non-yudisial juga.

Melihat pemerintah ingin menggunakan jalur non-yudisial, tentu menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang terkait. Penyelesaian berupa apa? Apakah kompensasi yang dirugikan korban setelah kejadian itu? Biarlah pemerintah dan pihak yang berwenang menjawab. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM tentu masih dinantikan keluarga korban dan  pihak-pihak yang terkait.

Secara logika, langkah yang diambil dalam menggunakan jalur non-yudisial merupakan sebuah langkah yang paling masuk akal untuk dilakukan saat ini. Melihat minimnya bukti yang bisa dikumpulkan, tentulah cara ini bisa dikatakan paling ampuh dalam menyelesaikannya.

Bagi keluarga korban saat ini, mengetahui siapa pelaku dan dikuburkan dimana itu, mungkin bisa membuat keluarga korban tenang. Namun, berbagai perasaan lainnya tidak akan cukup digantikan oleh apa pun, kecuali keadilan. Dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM, tentu harus melihat sejauh mana urgensinya. Sebab, HAM merupakan milik semua orang dan jangan sampai HAM seserorang membatasi HAM dari orang lainnya.

Melihat adanya harapan-harapan dalam penyelesaian kasus HAM dan pemerintah sudah menjadikan hal tersebut sebagai prioritas. Rasanya sudah bisa bernafas untuk menunggu keadilan, sampai sejauh mana kasus pelanggaran HAM ini bisa diselesaikan.

Pemerintah, instansi, keluarga korban, dan elemen terkait harus mampu bekerja sama. Apakah dengan adanya gebrakan baru yang dalam menghidupkan kembali KKR bisa berjalan efektif?

Kita lihat saja bersama-sama dan dukung demi keadilan semuanya. Semoga rencana baik ini tidak sebatas menjadi wacana, sebab ini untuk kepentingan bersama bukan hanya sekelompok orang. Selamat Bekerja Menpolhukam! Indonesia Maju!

Penulis: Elga Nurmutia, mahasiswa Jurnalistik, Fikom Unpad

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Redaksi AyoBandung.Com

artikel terkait

dewanpers