web analytics
  

Uji Materi UU KPK dari Mahasiswa Tak Diterima MK

Kamis, 28 November 2019 13:26 WIB
Umum - Nasional, Uji Materi UU KPK dari Mahasiswa Tak Diterima  MK, polemik kpk, UU KPK, judicial review, nasional

Ilustrasi (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak menerima uji materi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh kelompok mahasiswa. Hakim konstitusi menyatakan, permohonan mereka salah objek.

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan putusan di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

AYO BACA : Yasonna Minta Masyarakat Tenang Sikapi Perubahan UU KPK

Anwar menyatakan, permohonan para pemohon mengenai pengujian UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang kpk adalah salah objek alias error in objecto. Atas dasar itulah maka permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim konstitusi.

Uji materi itu diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), selaku pemohon. Para mahasiswa ini diwakili kuasa, pemohon Zico Leonard Simanjuntak.

AYO BACA : KPK Diminta Konsisten Berantas Korupsi

Mereka mengajukan uji materi karena menilai uu kpk hasil revisi cacat formil dan materiil. Dari sisi formil, pemohon mempersoalkan rapat paripurna DPR saat mengesahkan revisi UU KPK.

Sebagaimana diketahui, pengesahan pada 17 September lalu hanya dihadiri oleh 80 anggota DPR saja. Selain itu, proses penyusunan revisi UU KPK ini disebut tidak melibatkan masyarakat.

Kemudian dari sisi materiil, pemohon mempersoalkan pasal 29 UU KPK hasil revisi. Pasal tersebut mengatur bahwa pimpinan KPK harus memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi baik dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi pimpinan KPK. Sementara itu, untuk diketahui, hingga saat ini UU KPK hasil revisi belum disahkan dalam lembaran negara.

AYO BACA : Mahfud MD Sambut Baik Pengajuan Judicial Review oleh Pimpinan KPK

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers