web analytics
  

KPK Ingatkan Staf Khusus Jokowi-Maruf Pahami Soal Suap

Kamis, 28 November 2019 04:21 WIB M. Naufal Hafizh
Umum - Nasional, KPK Ingatkan Staf Khusus Jokowi-Maruf Pahami Soal Suap, KPK, Ingatkan, Staf Khusus, Presiden, Wapres, Pahami, Soal, Suap,

Juru bicara KPK Febri Diansyah. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo dan stafsus Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak menerima suap dan gratifikasi.

"Bagi staf khusus Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya tidak pernah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika anda sudah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam level struktur apapun eselon I, eselon II, atau eselon II sepanjang memenuhi ketentuan misalnya menerima gaji dari keuangan negara maka ada sejumlah pasal-pasal yang harus diperhatikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

AYO BACA : Disindir Bergaji Besar, Stafsus Presiden: Saya Punya Company Sendiri

Dia mencontohkan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh menerima fee terkait dengan jabatannya baik secara aktif pada transaksional ataupun secara pasif.

"Misalnya ada pihak-pihak tertentu yang karena pengaruh atau karena hubungan jabatan memberikan sesuatu, itu tidak boleh diterima. Jadi, kami imbau kalau ada pihak-pihak lain yang mencoba mendekati para staf khusus atau para pejabat baru maka sebaiknya kalau ada pemberian itu ditolak sejak awal," tuturnya.

AYO BACA : Alasan Ma'ruf Amin Tak Pilih Milenial Jadi Stafsus Wapres

Selain itu, Febri mengingatkan soal penerimaan gratifikasi.

"Kalau pemberian yang berupa gratifikasi itu diberikan secara tidak langsung, ada faktanya dititipkan melalui pihak lain, maka penerimaan itu wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja," ujar Febri.

Febri mengatakan, pelaporan gratifikasi itu bisa dilakukan dengan datang secara langsung ke gedung KPK, melalui call center 198 atau melalui aplikasi di telepon genggam masing-masing.

"Jadi, ini perlu kami sampaikan agar tidak ada kekeliruan nanti karena mungkin ketika menjadi pihak swasta murni, tidak menjadi pejabat negara atau tidak menjadi pegawai negeri, tidak ada hambatan-hambatan dalam penerimaan yang berhubungan dengan jabatan tetapi ketika menjadi pegawai negeri ada batasan yang cukup tegas," ujar Febri.  

AYO BACA : Ini Profil 8 Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers