web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Pro Kontra Sertifikasi Dai MUI

Selasa, 26 November 2019 22:41 WIB Dhika Alam Noor

Ilustrasi dai. (Istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Buya Anwar Abbas menyatakan, pihaknya berinisiatif mengeluarkan sertifikat dai sebagai dasar bagi MUI untuk merekomendasikan para dai yang akan terjun ke tengah masyarakat. Namun hal tersebut tidak dibebankan kepada para dai.

"Sertifikat dai yang dikeluarkan oleh MUI itu tidak wajib," ujar Buya Anwar Abbas saat dihubungi Ayojakarta.com, Selasa (26/11/2019).

Adanya sertifikat yang telah diterima oleh seorang dai, berarti yang bersangkutan telah memiliki dan menguasai hal yang dianggap penting oleh MUI. Dengan demikian, sosok dai terkait diharapkan tak menimbulkan kegaduhan di tengah kehidupan masyarakat.

"Sehingga kalau ada yang meminta bantuan kepadanya untuk mendatangkan dai ke suatu tempat. Maka MUI tidak lagi ragu dan khawatir kehadiran dai tersebut akan menimbulkan masalah," terang Anwar.

AYO BACA : Soal Sertifikasi Perkawinan, MUI: Jangan Sampai Tak Lulus Tak Boleh Nikah

Semisal dalam menghadapi masalah ikhtilaf atau perbedaan pendapat, dai yang telah mendapat sertifikat tentu akan menerima perbedaan pendapat tersebut.

"Oleh karena itu, dai yang telah menerima sertifikat itu tentu akan sangat mengedepankan toleransi dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan perbedaan pendapat tersebut," ujarnya.

Menurutnya, sikap seperti ini jelas sangat diperlukan agar kehidupan di tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik, aman, tentram, dan damai. Namun dia kembali menegaskan bahwa sertifikat ini sifatnya tak wajib.

"Tapi sekali lagi perlu saya tegaskan ini tidak wajib. Yang berminat untuk ikut silakan dan yang tidak berminat ya tidak apa-apa," ujarnya.

AYO BACA : Mahfud MD Temui Jaksa Agung Bahas Pelaksanaan Visi Misi Jokowi

Sementara itu, Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan Institute) Muhammad Mualimin mempertanyakan sejak kapan MUI punya otoritas untuk menilai pendakwah paham Islam atau tidak, mengingat MUI bukan lembaga negara.

"Selain mengancam perbedaan tafsir dalam agama, sertifikasi dai juga membatasi kebebasan berpendapat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Kekhawatiran pemerintah atas maraknya penceramah radikal dan penebar kebencian memang patut dipahami. Namun memberikan sertifikasi untuk dai dan pendakwah tidak tepat.

Sementara tenarnya ustad milenial di sosial media tidak boleh secara serampangan dicap sebagai juru khotbah yang tak paham agama dan berkualitas rendahan.

"MUI tak boleh berlagak seperti badan pemerintah. Dan kalau ada ustad populer di sosial media, apa salahnya? Di pesantren atau internet, tidak masalah, sebab orang bicara dilihat dari kualitas yang disampaikannya, bukan media komunikasi," ucap aktivis HMI itu.

AYO BACA : MUI Jabar Kutuk Aksi Bom Bunuh Diri Medan

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers