web analytics
  

Intoleransi Dominasi Aduan ASN

Selasa, 26 November 2019 08:22 WIB Rizma Riyandi
Umum - Nasional, Intoleransi Dominasi Aduan ASN, asn pemkot bandung, pns kota bandung, pelayanan publik bandung, kota bandung

Ilustrasi (ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Portal untuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN) hasil kerjasama 11 Kementerian dan Lembaga, aduanasn.id yang diluncurkan dua pekan lalu, saat ini tercatat telah menerima 77 aduan.

“Per tanggal 25 November sudah ada 77 aduan yang masuk,” ujar PLT Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu dalam Kumpul Media di Bogor, Senin (25/11/2019).

Dari 77 aduan tersebut terdapat 29 aduan terkait intoleransi, tiga laporan terkait anti-Pancasila, 17 laporan terkait anti-NKRI, 11 laporan terkait radikalisme, dan 17 laporan lainnya. Selanjutnya, 77 aduan tersebut akan diproses oleh satuan tugas (satgas) yang berjumlah 11 Kementerian dan Lembaga.

“Sebelas Kementerian dan Lembaga akan verifikasi dan validasi, mana yang relevan, benar-benar, buktinya, disertai link yang memadai, itu baru diproses,” kata Ferdinandus.

Sebelas Kementerian dan Lembaga tersebut adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenpolhulam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kementerian Agama (Kemenang), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Intelejen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Kepegawaian Negara.

Dari 77 aduan tersebut, menurut Ferdinandus, tidak sepenuhnya relevan. Banyak pula aduan yang tidak lengkap, misalnya terkait profil ASN yang dilaporkan, begitu juga dengan alat bukti. Pelapor akan menerima email balasan untuk melengkapi alat bukti.

Nantinya, akan ada beberapa kali rapat antar-satgas untuk menghasilkan rekomendasi sanksi yang akan diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga terkait yang ASN-nya dilaporkan.

“Nantinya, 11 Kementerian dan Lembaga berkirim surat. Kementerian dan Lembaga atau Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi paling ringan berupa teguran, jadi tidak langsung dicopot,” ujar Ferdinandus.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Toriq Hadad, Mantan Pimred Majalah dan Koran Tempo Meninggal Dunia

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 08:22 WIB

Toriq Hadad meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta, Jumat 7 Mei 2021 malam.

Umum - Nasional, Toriq Hadad, Mantan Pimred Majalah dan Koran Tempo Meninggal Dunia, toriq hadad,toriq hadad meninggal dunia,toriq hadad tempo,Majalah Tempo,koran tepo

Simak Besaran Zakat Fitrah di Kota-Kota Besar di Jawa

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 07:06 WIB

Berikut besaran zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang

Umum - Nasional, Simak Besaran Zakat Fitrah di Kota-Kota Besar di Jawa, Zakat Fitrah,aturan zakat fitrah,besaran zakat fitrah 2021

Kronologi Enzy Storia Kena Pelecehan Virtual

Nasional Sabtu, 8 Mei 2021 | 06:48 WIB

Presenter Tonight Show itu mengalami pelecehan seksual virtual.

Umum - Nasional, Kronologi Enzy Storia Kena Pelecehan Virtual, enzy storia,enzy storia pelecehan

Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:27 WIB

Pemerintah kembali menegaskan mudik lokal dalam satu wilayah aglomerasi tetap dilarang karena termasuk aturan larangan m...

Umum - Nasional, Kegiatan Ini Diizinkan di Masa Larangan Mudik Lokal Aglomerasi, Larangan Mudik Lokal Aglomerasi,mudik lokal,mudik lokal dilarang,Aturan Larangan Mudik,peniadaan mudik,wilayah aglomerasi,kawasan aglomerasi tanpa perlu SIKM

Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:17 WIB

Pemerintah melarang kegiatan mudik masyarakat, termasuk di wilayah aglomerasi. Kendati demikian, aktivitas transportasi...

Umum - Nasional, Mudik Aglomerasi Dilarang, Bagaimana Nasib Moda Transportasi?, Mudik Aglomerasi Dilarang,Nasib Moda Transportasi,aktivitas transportasi,aglomerasi,Kementerian Perhubungan,Pembatasan Jam Operasional,pengetatan prokes

Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 20:07 WIB

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UTBK-SBMPTN 2021 telah sele...

Umum - Nasional, Ini Jadwal Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021, Catat Tanggalnya!, Pengumuman Hasil UTBK-SBMPTN 2021,Cara Cek Pengumuman Hasil UTBK SBMPTN 2021,Hasil UTBK-SBMPTN 2021,UTBK-SBMPTN 2021,apan pengumuman hasil UTBK-SBMPTN 2021

Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 17:15 WIB

Pendaftaran beasiswa LPDP 2021 secara online telah dibuka pada 4 Mei-1 Juni 2021.

Umum - Nasional, Jadwal, Syarat, dan Panduan Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021, Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021,Jadwal LPDP 2021,Syarat Pendaftaran LPDP 2021,Panduan Pendaftaran LPDP 2021,Pendaftaran beasiswa LPDP 2021,Jadwal Beasiswa LPDP 2021,Syarat Beasiswa LPDP 2021

Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 16:16 WIB

MA telah resmi membatalkan SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam dan Atribut para Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga...

Umum - Nasional, Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam, Ada Apa?, SKB Seragam,SKB Seragam Sekolah,Kemendikbud Ristek,SKB Tiga Menteri tentang Pakaian Seragam,atribut keagamaan,karakter peserta didik,toleransi beragama,Kemendikbud Ristek Batalkan SKB Seragam

artikel terkait

dewanpers