web analytics
  

PNS Kabupaten Bandung Diminta Pahami Aturan Perkawinan dan Perceraian

Kamis, 14 November 2019 15:48 WIB Mildan Abdalloh
Bandung Raya - Bandung, PNS Kabupaten Bandung Diminta Pahami Aturan Perkawinan dan Perceraian, PNS, Kabupaten Bandung, Diimbau, Pahami, PP, 10, 1983,

Ilustrasi perceraian. (Pixabay)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM – PNS Kabupaten Bandung diimbau memahami Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo PP nomor 45 Tahun 1990 dan surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Wawan Ridwan mengatakan, aturan tersebut mengatur segala sesuatu bagi PNS yang bercerai.

AYO BACA : Dunia Maya Picu Perselingkuhan yang Berakibat Perceraian

"Ketika seorang PNS akan melakukan perceraian, mereka telah diatur oleh PP Nomor 10  Tahun 1983," tutur Wawan, Kamis (14/11/2019).

Dijelaskannya sesuai dengan aturan, perceraian PNS mempunyai mekanisme yang panjang, salah satunya adalah harus mendapat persetujuan atasan.

AYO BACA : Hindari Perceraian, Pasutri Sering Bertengkar Diminta Konsultasi ke Psikolog

Selain itu, mediasi berlangsung cukup lama, yakni tiga bulan bahkan bukan hanya pasangan, namun anak juga harus dihadirkan dalam mediasi.

Dengan memahami aturan tersebut, diharapkan angka perceraian PNS di Kabupaten Bandung bisa ditekan.

"Cerai merupakan hak individu, tapi kami akan berupaya supaya tingkat perceraian di Kabupaten Bandung tidak terus bertambah. Artinya harus ada pola atau sistem kerja yang harus dipikirkan bersama, salah satunya dengan melakukan rotasi pegawai," tuturnya.

AYO BACA : 3 Tahun Terakhir, Angka Perceraian di Purwakarta Meningkat

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers