web analytics
  

Sri Mulyani Bakal Perketat Transfer Dana Desa

Kamis, 14 November 2019 15:04 WIB Rizma Riyandi
Umum - Nasional, Sri Mulyani Bakal Perketat Transfer Dana Desa, dana desa, kemiskinan desa, pengembangan desa, desa

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Republika)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjanji akan memperketat transfer Dana Desa yang anggarannya mencapai Rp72 triliun pada 2020.

"Kita juga memiliki mekanisme agar transfer tidak otomatis langsung kepada account tanpa verifikasi, jadi kita akan memperkuat mekanismenya," kata Sri Mulyani di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut seusai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020.

Alokasi Dana Desa diketahui terus meningkat yakni Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, Rp60 triliun pada 2018, Rp70 triliun pada 2019 hingga Rp72 triliun pada 2020 untuk sekitar 74.900 desa di Indonesia.

"Beberapa pos memang meningkat, Dana Desa dari Rp70 triliun ke Rp72 triliun. Kemarin pembahasan mengenai apakah seluruh desa adalah desa yang legitimate atau verified? Kita sekarang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa untuk benar-benar mengidentifikasi beberapa yang diidentifikasi atau yang disinyalir bukan merupakan desa-desa yang legitimate untuk mendapatkan," tambah Sri Mulyani.

Pada 4 Oktober 2019 Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR mengatakan muncul desa baru yang tidak berpenduduk hanya untuk mendapatkan Dana Desa. Namun desa fiktif tersebut dibantah oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

"Namun kita berharap dengan anggaran yang lebih tinggi seperti Dana Desa, DAK (Dana Alokasi Khususu) bisa betul-betul dirasakan masyarakat, karena ini anggaran di pemerintah daerah yang langsung ke masyarakat, langsung ke desa, langsung dalam bentuk pembangunan jalan, pasar, irigasi, itu semuanya adalah anggaran dalam bentuk DAK fisik maupun Dana Desa," jelas Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, masyarakat yang seharusnya langsung merasakan manfaat DAK dan Dana Desa tersebut.

DAK adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam APBN 2020, DAK Fisik mencapai Rp72,25 triliun, sedangkan DAK Nonfisik mencapai Rp130,28 triliun dengan menambah kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

"Karena dia (dana desa) jalurnya sampai masyarakat cukup panjang dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) ini maka penguatan monitoring sangat penting. Kita berharap tentu pemerintah daerah memiliki ownership sehingga ada rasa memiliki," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta agar pemerintah daerah betul-betul mengidentifikasi jumlah desa yang masih dalam kondisi tertinggal serta desa-desa baru yang layak mendapat dana desa.

"Itu semua membutuhkan kerja sama. Presiden kan menekankan hari ini kerja sama penting, ini tidak mungkin dikerjakan satu menteri, dikerjakan oleh beberapa menteri, tidak bisa dikerjakan oleh beberapa daerah, dia harus dikerjakan bersama-sama. Jadi nanti di pusatnya seperti Menteri Dalam Negeri, kami sendiri, Menteri Desa dan kepala daerah menjadi penting," tambah Sri Mulyani.

Namun bila terjadi kebocoran Dana Desa, Sri Mulyani akan melimpahkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

"Kalau kita kan mekanismenya mentransfer sesuai dengan APBD dan data dari Kementerian Dalam Negeri, nanti kita lihat," ungkap Sri Mulyani.

Sedangkan terkait masalah performa dan verifikasi, akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.

"Seperti yang saya sampaikan tadi, pre-audit atau audit internal pemerintah bisa melalui BPKP yang sebetulnya memiliki banyak sekali aparat sampai ke daerah, dan untuk eksternal auditnya dari BPK. Jadi mereka lah yang memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk melihat hasilnya tadi," tambah Sri Mulyani.

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

PPKM Mikro Diperpanjang, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 17:10 WIB

Pemerintah memperpanjang kembali masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro hingga 28 Juni 2...

Umum - Nasional, PPKM Mikro Diperpanjang, Perkantoran di Zona Merah Wajib WFH 75 Persen, PPKM Mikro Diperpanjang,Kantor WFH,WFH 75 Persen,Zona Merah WFH

Ditjen Pajak Klaim Pandemi Jadi Penyebab Perluasan Objek PPN

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 15:37 WIB

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan tiga pertimbangan rencana pengenaan pajak penambah...

Umum - Nasional, Ditjen Pajak Klaim Pandemi Jadi Penyebab Perluasan Objek PPN, Perluasan Objek PPN,Pajak Sembako,Rencana pajak sembako,PPN Sembako,Ditjen Pajak,pajak kebutuhan pokok,pajak pendidikan

Dari 777.858 Peserta, 23,78% Lulus SBMPTN

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 14:14 WIB

Dari total mahasiswa yang mengikuti SBMPTN sebanyak 777.858 peserta, hanya 23,78 persen calon mahasiswa yang dinyatakan...

Umum - Nasional, Dari 777.858 Peserta, 23,78% Lulus SBMPTN, Lulus SBMPTN,Peserta Lulus SBMPTN,SBMPTN,Pengumuman SBMPTN,pengumuman SBMPTN 2021,persentase calon mahasiswa lulus SBMPTN,link pengumuman SBMPTN 2021

Soal Pencairan BST Rp 300 Ribu, Begini Penjelasan Mensos

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 11:10 WIB

Banyak orang yang bertanya-tanya mengenai Bantuan sosial tunai dari Kemensos. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rism...

Umum - Nasional, Soal Pencairan BST Rp 300 Ribu, Begini Penjelasan Mensos,  Tri Rismaharini,menteri sosial,BST,Bantuan Sosial Tunai (BST),bst kemensos,Bantuan Sosial Tunai Kemensos

Jangan Tertinggal, Ini Pesan Untuk Penerima Kartu Prakerja Gelombang 1...

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 11:02 WIB

Gelombang 17 dibuka untuk merekrut penerima Kartu Prakerja baru sebagai pengganti penerima Gelombang 12 hingga 16 yang t...

Umum - Nasional, Jangan Tertinggal, Ini Pesan Untuk Penerima Kartu Prakerja Gelombang 17, Gelombang 17,Kartu Prakerja,Kartu Prakerja Gelombang 17,penerima Kartu Prakerja Gelombang 17,cara cairkan insentif Kartu Prakerja Gelombang 17

CEK FAKTA: BPKH Sebut Jemaah yang Tarik Dana Haji Konsekuensinya Tidak...

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 10:14 WIB

Salah seorang pengguna Facebook mengunggah sebuah link berita di grup publik Facebook, tvOneNews TV. Link itu ketika di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: BPKH Sebut Jemaah yang Tarik Dana Haji Konsekuensinya Tidak Berhaji Seumur Hidup, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),Haji,hoaks haji,Jamaah haji 2021

Diumumkan Hari Ini, Berikut Link untuk Akses Hasil UTBK SBMPTN

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 09:42 WIB

Hasil ujian tertulis peserta SBMPTN akan diumumkan hari ini Senin (14/6/2021). Pengumuman SBMPTN tepatnya pada pukul 15....

Umum - Nasional, Diumumkan Hari Ini, Berikut Link untuk Akses Hasil UTBK SBMPTN, Link Hasil UTBK SBMPTN,Link Hasil SBMPTN,Link Hasil UTBK,Pengumuman Hasil UTBK SBMPT,Cara Cek Pengumuman Hasil UTBK SBMPTN 2021,Link Cek Hasil UTBK SBMPTN

Bali Diguncang Gempa 2 Kali, Ada Potensi Tsunami?

Nasional Senin, 14 Juni 2021 | 09:33 WIB

Gempa Bali pertama terjadi pukul 11.21 WIB di 8 km Tenggara Klungkung dan di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB terjadi...

Umum - Nasional, Bali Diguncang Gempa 2 Kali, Ada Potensi Tsunami?, gempa bali,Bali Diguncang Gempa,Potensi Tsunami Bali,Potens,gempa susulan Bali,Mitigasi Gempa Bali,mitigasi potensi tsunami,Kekuatan Gempa Bali,Korban Gempa Bali

artikel terkait

dewanpers