web analytics
  

Regulasi Pilkades di Kabupaten Bandung Harus Dibenahi

Rabu, 6 November 2019 14:21 WIB Mildan Abdalloh
Bandung Raya - Bandung, Regulasi Pilkades di Kabupaten Bandung Harus Dibenahi, pilkades, pilkades serentak di kabupaten bandung, anggaran pilkades kabupaten bandung, anggaran pilkades serentak

Ilustrasi (ayobandung.com)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM--Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Acep Ana menilai regulasi Pilkades harus dibenahi untuk mencegah terjadinya konflik.

Acep mengatakan berdasarkan pengalaman Pilkades serentak 2019, terdapat sejumlah kekurangan dalam regulasi yang ada.

"Ada beberapa yang menjadi sorotan terkait regulasi Pilkades ini," tutur Acep, Rabu (6/11/2019).

AYO BACA : Efektifkan Pengamanan, Bupati Minta Pelantikan Kades di GBS

Beberapa permasalahan yang terjadi kata Acep, dimungkinkan terjadi karena kurangnya pemahaman aturan.

Dia mencontohkan, laporan yang masuk DPRD Kabupaten Bandung terkait dugaan pelanggaran, diterima setelah proses Pilkades selesai.

"Harusnya laporan dugaan pelanggaran dilakukan sebelum proses pungut hitung. Tapi masyarakat yang lapor malah setelah pungut hitung," katanya.

AYO BACA : Tim Pemantau Temukan 1.027 Kejanggalan di Pilkades Bogor

Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena masyarakat kurang memahami regulasi yang ada, baik itu Undang-undang maupun Perbup.

"Perbup saja berubah tiga kali dalam setahun. Itu juga saat tahapan Pilkades berlangsung, sehingga sosialisasi dimungkinkan kurang tersampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

Dengan kasus tersebut, Acep mengatakan harus ada pembenahan regulasi yang bagus dan tetap sebelum proses tahapan Pilkades dimulai.

"Kalau masyarakat bisa paham regulasi dari awal, maka sengketa Pilkades bisa ditekan. Sehingga harapan Pilkades sukses tanpa ekses bisa terjadi," tutupnya.

AYO BACA : DPRD Kabupaten Bandung Bentuk Pansus Pilkades

Editor: Rizma Riyandi
dewanpers