web analytics
  

Mendagri Sebut Preman Berkedok Ormas di Bekasi Bakal Rugikan Pemda

Rabu, 6 November 2019 13:28 WIB Firda Puri Agustine
Umum - Nasional, Mendagri Sebut Preman Berkedok Ormas di Bekasi Bakal Rugikan Pemda, tito karnavian, preman bekasi, ormas bekasi, ormaas preman

Tito Karnavian (suara.com)

BEKASI, AYOBANDUNG.COM--Pengelolaan retribusi parkir yang dimandatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada sejumlah organisasi masyarakat (ormas) menuai kontroversi. Kali ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara mengenai hal itu.

Lewat Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Kapuspen Bahtiar, Tito mengimbau agar seluruh Kepala Daerah melakukan penertiban pengelolaan perparkiran.

“Pak Mendagri mengimbau agar Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi,” kata Bahtiar mengutip pernyataan Tito, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2019).

AYO BACA : Novel Baswedan, Kasus Terabaikan 2 Tahun hingga Digempur Hoaks

Investasi, lanjutnya, merupakan salah satu bagian visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, salah satunya untuk membuka lapangan pekerjaan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memangkas hambatan investasi untuk mendorong program Prioritas Nasional tersebut.

Adapun tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, juga mempengaruhi iklim investasi di daerah. Nilai retribusi parkir yang sangat besar berpotensi menjadi sumber pungutan liar. Terlebih jika dipungut oleh preman berkedok Ormas.

“Akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan. Jika dipungut oleh preman atau berkedok ormas, kemungkinan besar terjadi pungli,” ujarnya.

AYO BACA : Peras Pedagang dengan Golok, Anggota Ormas Bekasi Diamankan

Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan tindakan tegas untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme. Saber Pungli Parkir dan Tim Pemberantasan Preman perlu diterjunkan untuk melindungi masyarakat dan menindak oknum aparat yang melindungi pengelolaan parkir liar.

“Perlu dukungan aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk penegakan Saber Pungli dan penindakan premanisme, baik perorangan atau kelompok masyarakat termasuk preman yang dibungkus ormas," katanya.

Tata kelola perparkiran telah diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara pungutan retribusi parkir yang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan dipungut sendiri oleh aparat Pemda dan bekerja sama dengan pihak ketiga baik swasta, koperasi atau lembaga lainnya. Meski demikian kedua cara tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui adanya peningkatan pemberdayaan di sektor formal dan informal, termasuk memberi surat tugas pada ormas mengelola retribusi parkir. Adapun surat tugas yang diberikan ormas dievaluasi setiap bulan.

Pemberdayaan tersebut, lanjutnya, harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa adanya aturan yang jelas.

“Dari pemberdayaan itu semua tentunya berjalan pada ketentuan. The role of the game-nya harus jadi kesepakatan semua pihak yang ada,” ujarnya.

AYO BACA : Kemenpan RB: 441.148 Orang Masuk Program Pemangkasan Eselon

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers