web analytics
  

Kepala DLH Jabar Dipanggil KPK Soal Kasus Meikarta

Rabu, 6 November 2019 11:56 WIB Fira Nursyabani
Umum - Regional, Kepala DLH Jabar Dipanggil KPK Soal Kasus Meikarta, DLH Jabar, suap meikarta, iwa karniwa, tersangka meikarta, KPK

Juru bicara KPK Febri Diansyah. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bambang Riyanto, pada Rabu (6/11/2019). Bambang dipanggil dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Bambang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK). "Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

AYO BACA : Kasus Meikarta, KPK Panggil Mantan Presdir Lippo Cikarang

Selain Iwa, KPK juga telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (29/7/2019).

Diketahui, tersangka Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.

AYO BACA : Kuasa Hukum: Sekda Jabar Tidak Terlibat Proyek Meikarta

Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar.

Perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu (1) Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara, (2) Bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara, (3) Bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara, (4) Bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.

Selanjutnya (5) Bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis 4,5 tahun penjara, (6) Bekas Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara, (7) Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara, (8) Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan (9) Taryudi divonis 1,5 tahun penjara.

AYO BACA : Pengacara Iwa Bantah Kliennya Pegang Kebijakan RDTR Meikarta

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers