web analytics
  

Unggah Konten Pornografi hingga Rasisme Akan Didenda Rp500 Juta?

Selasa, 5 November 2019 09:38 WIB
Umum - Nasional, Unggah Konten Pornografi hingga Rasisme Akan Didenda Rp500 Juta?, Unggah, Konten, Pornografi, Rasisme, Akan, Didenda, Rp500, Juta,

Ilustrasi pornografi. (Istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM – Pemerintah kini tidak aktif lagi melakukan pemblokiran tergadap platform yang membuat konten ilegal, seperti pornografi. Namun, pemerintah akan memberlakukan denda yang signifikan bagi platform tersebut.

Hal itu sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik elektronik (PP PSTE).

Pernyataan ini disampaikan Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi Samuel Abrijani P dalam forum diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9, yang bertajuk “Ada Apa dengan PP No 71 tahun 2019 (PP PSTE)?” yang digelar di Ruang Serbaguna Roeslan Abdul Gani, Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).

AYO BACA : KPAI: Orang Tua Benteng Utama Lindungi Anak dari Paparan Negatif Internet

“Jika sebelumnya pemerintah aktif melakukan penyisiran, dengan PP ini, platform seperti Facebook dan Twitter, yang memfasilitasi konten yang ilegal menurut UU akan didenda. Angkanya berkisar antara Rp100-RP500 juta per konten,” katanya. 

Jenis konten yang bisa dikenai sanksi antara lain adalah pornografi, human traficking, drug traficking, radikalisme yang mempromosikan terorisme, dan ujaran kebencian.

“Untuk jenis-jenis konten yang termasuk akan disiapkan permennya dan dijadwalkan tahun ini selesai,” tuturnya. 

AYO BACA : Pemerkosaan Gadis Badui Dinilai Efek Pornografi

Menurut Samuel, aturan denda itu sudah bisa diberlakukan pada 2021. Pemberian denda administratif, sambung dia, juga dimungkinkan dari tindak lanjut atas laporan. 

“Kan sudah banyak aplikasi aduan konten. Jadi bisa saja dilaporkan ke sana. Dan laporan yang ditindaklanjuti itu hanya terkait patform. Kalau Whatsap tidak termasuk yang bisa diambil tindakan itu karena sifat percakapannya satu arah,” katanya. 

Samuel juga menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan penyedia platform untuk melakukan sosialisasi pemahaman dan mekanismenya. 

“Kalau aturannya sih sudah juga diberlakukan di berbagai negara. Bahkan ada negara yang memberlakukan denda dihitung dari size perusahaan,” paparnya. 

Selain denda, Samuel mengungkapkan pemberian sanksi administratif termasuk juga teguran tertulis, denda administatif, penghentian sementara, pemutusan akses, hingga dikeluarkan dari daftar.

AYO BACA : Bisa Jadi Wadah Pornografi Anak, FBI Peringatkan Facebook

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers