web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Meski Masih Diperlukan, TAP Jabar Tetap Harus Dievaluasi

Senin, 4 November 2019 17:41 WIB Nur Khansa Ranawati

Diskusi Wacana Interpelasi DPRD Jabar terhadap Ridwan Kamil yang diadakan Indonesia Politics Research Consultant (IPRC), di Second House Bandung, Senin (4/11/2019). (Ayobandung/Nur Khansa)

COBLONG, AYOBANDUNG.COM -- Keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) di lingkaran pemerintahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga saat ini masih mengundang pertanyaan berbagai pihak. Salah satunya yang dipersoalkan yakni efektivitas kinerja kedua tim tersebut yang berasal dari kalangan non-ASN.

Menanggapi hal ini, Direktur Operasional dan Strategi Indonesia Politics Research Consultant Idil Akbar menyatakan, keberadaan dua kelompok yang berperan sebagai penasehat Emil dalam merumuskan kebijakan tersebut masih memiliki nilai penting dalam pembangunan. Meski demikian, hal tersebut dinilai tidak akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Secara langsung saya kira masyarakat tidak merasakan (manfaatnya) karena memang mereka tidak bekerja secara langsung kepada masyarakat. Tapi hal lain menurut saya ya ada (manfaatnya), terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi pembangunan sebagai advisor," ungkapnya ketika ditemui seusai diskusi Wacana Interpelasi DPRD Jabar terhadap Ridwan Kamil di Jalan Tubagus Ismail, Bandung, Senin (4/11/2019).

AYO BACA : Ridwan Kamil Targetkan Jabar Jadi Provinsi Pariwisata

"Ada beberapa pembangunan yang cukup jadi prestasi yang dilakukan Kang Emil, dan saya pikir itu ada advice dari TAP dan TAJJ. Secara langsung tidak dirasakan masyarakat, tapi secara tidak langsung saya paham itu tidak lepas dari peran mereka," tambahnya.

Pria, yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran tersebut menilai, wacana hak interpelasi yang muncul dari sebagian anggota DPRD Jawa Barat terkait keberadaan dua kelompok tersebut karena mereka mempertanyakan sisi urgensi.

"Salah satu yang diangkat isunya adalah soal kenapa TAP ini ada, apakah punya nilai urgensi yang tinggi, dan apakah mereka punya mekanisme kerja yang sesuai dengan harapan," ungkapnya.

AYO BACA : Ridwan Kamil Terima Gelar Doctor Honoris Causa dari Dong-A University

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat Bucky Wibawa Karya Guna mengatakan, dirinya menilai sejauh ini para anggota yang tergabung dalam tim tersebut adalah orang-orang yang memiliki integritas. Meski demikian, sebagai anggota dewan baru, dirinya merasa masih perlu waktu untuk dapat memberi penilaian kinerja kedua tim tersebut.

"Kalau saya masih butuh waktu untuk mempelajari apakah TAP sesuai harapan atau tidak. Mereka kan bukan tim teknis, yang kami ingin lihat adalah sejauh mana mereka bisa melaksanakan tupoksi, apakah ada distorsi atau tidak. Sosok-sosok yang bergabung adalah yang punya integritas, di level itu secara pribadi saya percaya. Tapi, di level lain saya tidak tahu," ungkapnya ketika ditemui dalam kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, dirinya mengatakan, evaluasi terhadap kinerja kedua tim tersebut tetap perlu dilaksanakan.  Bucky mengatakan, pihaknya akan memberi informasi kepada Emil apabila terdapat hal yang tak sesuai dari tupoksi TAP maupun TAJJ.

"Makannya yang penting adalah bagaimana kita bisa kasih info ke Pak Gubernur bahwa ada distorsi dari tupoksi TAP dan TAJJ. Kalau ada temuan dir lapangan, kita akan menyampaikan temuan itu ke gubernur," tuturnya.

"Saya kira menang harus dievaluasi. Dengan menyeruaknya isu interpelasi ini, saya kira gubernur harus evaluasi," katanya.

AYO BACA : Anggota DPRD Jabar Sebut Hak Interpelasi terhadap RK Belum Diusulkan

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers