web analytics
  

Terbebani Kenaikan Iuran, Peserta BPJS di Bekasi Pilih Turun Kelas

Jumat, 1 November 2019 11:05 WIB Fira Nursyabani
Umum - Regional, Terbebani Kenaikan Iuran, Peserta BPJS di Bekasi Pilih Turun Kelas, bpjs kesehatan, kenaikan iuran bpjs, menkes terawan, jkn, jaminan kesehatan, perpres BPJS kesehatan

Warga mengisi formulir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bekasi memilih turun kelas. Mereka merasa terbebani dengan kenaikan iuran pembayaran yang mulai diberlakukan awal tahun mendatang.

M. Noval (33) warga Bekang, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah itu mengaku keberatan jika harus menanggung biaya iuran yang berlipat ganda. "Ya sangat membebani masyarakat karena masalah rencana kenaikan BPJS ini sudah sangat ramai (dibahas) di pemberitaan media hingga media sosial," katanya, Jumat (1/11/2019).

AYO BACA : Iuran BPJS Naik, Bekasi Butuh Suntikan Dana Rp79 Miliar

Sebagai peserta mandiri Kelas I, Noval mengaku saat ini ia bersama istri dan satu buah hatinya membayar Rp240 ribu perbulan. Sementara jika tetap memaksakan menjadi peserta Kelas I maka mulai tahun depan iuran setiap bulannya dipastikan berlipat menjadi Rp480 ribu.

"Ya alternatifnya mau nggak mau harus turun kelas daripada harus membayar iuran sebesar itu tiap bulannya," kata dia.

AYO BACA : BPJS Kesehatan: Masih Besar Manfaat Dibanding Nilai Kenaikan Iuran

Hal senada dikatakan Clara Faradhika (24) asal Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru. Meski tidak membayar full lantaran mendapat subsidi dari perusahaan tempat suaminya bekerja, ia mengaku kenaikan iuran dirasa tetap memberatkan.

"Karena kalau naik, potongan gaji suami juga pasti akan lebih besar karena yang terdaftar ada empat anggota keluarga. Saya, suami, dan dua orang anak saya," katanya.

Diketahui pemerintah telah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai Januari 2020. Kenaikan iuran itu mencapai dua kali lipat dari tarif saat ini yakni kelas III mandiri dari semula Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan, kelas II mandiri naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, serta kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Kenaikan iuran ini tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 lalu.

AYO BACA : Iuran BPJS Naik 100%, Menkes Jamin Pembenahan Layanan

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Galian Tanah Tak Berizin di Sukatani Purwakarta Ditutup

Regional Rabu, 27 Januari 2021 | 07:33 WIB

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta kembali menutup galian tanah yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatan...

Umum - Regional, Galian Tanah Tak Berizin di Sukatani Purwakarta Ditutup, Galian tanah Purwakarta,Galian Tanah purwakarta ditutup,Purwakarta,Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika

Covid-19 Jabar Kembali Cetak Rekor, Penambahan Terbanyak dari Bogor

Regional Rabu, 27 Januari 2021 | 07:06 WIB

Total kasusnya saat ini menjadi 131.322.

Umum - Regional, Covid-19 Jabar Kembali Cetak Rekor, Penambahan Terbanyak dari Bogor, Covid-19 Jabar,Positif Covid-19 Jabar,Kasus Covid-19 Jabar,Covid-19 Jawa Barat,Kasus Covid-19 Jawa Barat

Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19 di Kabupaten Cirebon

Regional Rabu, 27 Januari 2021 | 06:16 WIB

Masyarakat dianjurkan memakai masker di dalam rumah.

Umum - Regional, Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19 di Kabupaten Cirebon, klaster keluarga Cirebon,Klaster Covid-19 Cirebon,covid-19 cirebon,kasus covid-19 cirebon,Cirebon

Ridwan Kamil: Pelanggaran Hukum di Citarum Capai 200 Kasus

Regional Rabu, 27 Januari 2021 | 05:48 WIB

Dari 200 itu, yang berproses ada 6 yang berkaitan dengan perdata dan 2 pidana.

Umum - Regional, Ridwan Kamil: Pelanggaran Hukum di Citarum Capai 200 Kasus, Pelanggaran Citarum,Citarum Harum,Sungai Citarum,Pencemaran Citarum,Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,Citarum

Diduga Langgar Netralitas di Pilkada, Kasatpol PP Tasikmalaya Disidang

Regional Rabu, 27 Januari 2021 | 05:28 WIB

Sidang digelar setelah berkas laporan dari penyidik kepolisian Polres Tasikmalaya terhadap perkara tersebut dinyatakan l...

Umum - Regional, Diduga Langgar Netralitas di Pilkada, Kasatpol PP Tasikmalaya Disidang, Kasatpol PP Tasikmalaya Pilkada,Kasatpol PP Tasikmalaya pelanggaran Pilkada,Kasatpol PP Tasikmalaya disidang,Pilkada Tasikmalaya,pelanggaran pilkada Tasikmalaya

Pelaku Masturbasi di Depan Konter Hape Diduga Konsumsi Kecubung

Regional Selasa, 26 Januari 2021 | 21:52 WIB

Terduga pelaku asusila berupa masturbasi di depan umum hingga Selasa (26/1/2021) masih menjalani pemeriksaan unit reskri...

Umum - Regional, Pelaku Masturbasi di Depan Konter Hape Diduga Konsumsi Kecubung, Masturbasi di Depan Konter Hape,Kecubung,Polsek Indihiang

5 Desa di Kabupaten Tasikmalaya Punya Angka Stunting Tinggi

Regional Selasa, 26 Januari 2021 | 21:05 WIB

Masalah gizi masyarakat masih menjadi kendala yang di hadapi Kabupaten Tasikmalaya. Persoalan stunting atau gagal tumbuh...

Umum - Regional, 5 Desa di Kabupaten Tasikmalaya Punya Angka Stunting Tinggi, Angka Stunting Kabupaten Tasikmalaya,Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya,kekurangan gizi

Kota Tasikmalaya Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari

Regional Selasa, 26 Januari 2021 | 20:31 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya resmi memperpan...

Umum - Regional, Kota Tasikmalaya Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari, PPKM Kota Tasikmalaya,PSBB Proporsional Kota Tasikmalaya,PPKM diperpanjang

artikel terkait

dewanpers