web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Besok, Buruh Demo Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rabu, 30 Oktober 2019 14:44 WIB Firda Puri Agustine

Ilustrasi (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten  yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (31/10/2019) besok.

Selain mempersoalkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebesar 8,51%, mereka juga membawa tuntutan baru, yakni menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

AYO BACA : Warga Sukabumi Jadi Korban Perdagangan Orang di Arab Saudi

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, kenaikan tersebut sangat merugikan masyarakat. Terlebih, hal itu dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit. Dia mencontohkan, masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK-nya hanya Rp 1,6 juta harus mengeluarkan lebih dari 10% untuk BPJS.

“Itu akan sangat mencekik rakyat kecil. Pemerintah harus sadar, iuran BPJS akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka untuk kelas 3 saja harus membayar Rp 210.000 per bulan,” kata Said dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2019).

AYO BACA : Kadin Korea Keluhkan Tingginya Upah Buruh Garmen di Jabar

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono mengungkapkan bahwa kesehatan adalah hak semua orang. Karena itu, ia beranggapan, tidak boleh ada kata defisit dalam pengelolaan jaminan kesehatan dan semua biaya ditanggung negara.

Selain itu, BPJS juga bukanlah Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dimandatkan untuk mencari keuntungan. Masalah rugi, kata Kahar, tak apa-apa, asal hak rakyat untuk sehat bisa terlayani.

“Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100% bukan sekadar membebani, tetapi mencekik leher rakyat dan mengiris urat nadi,” ujarnya saat dihubungi Ayobekasi.net.

Lebih lanjut, Kahar berpendapat, masalah tersebut bukan terletak pada regulasi. Tetapi, pada komitmen pemerintah dalam melayani rakyatnya sendiri.

“Dalam mahzab pasar, semua hal yang berbau subsidi adalah tabu. Rakyat kecil tak layak diberi pertolongan. Padahal, subsidi bukan beban. Tapi justru akan menguatkan,” katanya.

AYO BACA : SPSI Kabupaten Bandung Minta Perusahaan Pertimbangkan 'Upah Sundulan'

Editor: Rizma Riyandi

artikel lainnya

dewanpers