web analytics
  

Ini Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres 75/2019

Rabu, 30 Oktober 2019 13:37 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Ini Tarif Baru Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres 75/2019, BPJS kesehatan, kenaikan iuran bpjs, jkn, jaminan kesehatan, perpres BPJS kesehatan

Petugas BPJS Kesehatan menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) online miliknya di kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019. Perpres mengatur tarif baru iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku per 1 Januari 2020.

Pertimbangan Perpres 75/2019, yang dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu (30/10/2019), menyebutkan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres ini mengubah Pasal 29 sehingga menjadi berbunyi: 1. Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

2. Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019. Adapun iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan.

AYO BACA : Kenaikan Iuran BPJS Bakal Bikin Peserta Turun Kelas

"Iuran sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: a. 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1 persen dibayar oleh Peserta," bunyi Pasal 30 ayat (2) Perpres 75/2019.

Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Pusat untuk Iuran bagi Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri, dan Pekerja/pegawai instansi pusat; dan b. Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa ,dan Pekerja/pegawai instansi daerah.

"Iuran sebagaimana dimaksud dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa," bunyi Pasal 30 ayat (4) Perpres ini.

Dijelaskan dalam Perpres ini, Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri sebagaimana dimaksud terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah.

AYO BACA : Perpres 75/2019 Terbit, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik

Sementara Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa serta Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

"Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU selain Peserta sebagaimana dimaksud terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap, yang merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja," bunyi Pasal 33 ayat (3,4) Perpres ini.

Ketentuan mengenai komposisi persentase, batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan, dan dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri sebagaimana dimaksud, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud pada instansi pusat, menurut Perpres ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Sementara ketentuan mengenai: a. komposisi persentase, batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan, dan dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud, dan Pekerja/pegawai pada instansi daerah; dan b. batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan bagi Peserta PPU untuk pegawai swasta sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Peserta Bukan Penerima Upah Menurut Perpres ini, Iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar: a. Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

"Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," bunyi Pasal 34 ayat (2) Perpres ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 24 Oktober 2019, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

AYO BACA : Gerakan Moral Menkes, Gaji Perdana Kurangi Defisit BPJS Kesehatan

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Ketua MUI: Melegalkan Investasi Miras Hukumnya Haram

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 17:07 WIB

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menegaskan melegalkan izin investasi minuman keras atau miras hukumnya...

Umum - Nasional, Ketua MUI: Melegalkan Investasi Miras Hukumnya Haram, Majelis Ulama Indonesia (MUI),Investasi Miras,Industri Minuman Keras

Hakim Artidjo Alkostar Wafat, Algojo yang Ditakuti Para Koruptor

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 16:41 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang sosok Anggota Dewan Pengawas...

Umum - Nasional, Hakim Artidjo Alkostar Wafat, Algojo yang Ditakuti Para Koruptor, Hakim Artidjo Alkostar,Artidjo Alkostar Meninggal Dunia,Artidjo Alkostar Wafat,Hakim yang Ditakuti Para Koruptor

Polemik Seragam Sekolah, PGRI Sarankan SKB 3 Menteri Dikaji Ulang

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 14:56 WIB

Polemik perihal ini bisa terjadi karena sesuatu yang menyinggung agama sangat sensitif.

Umum - Nasional, Polemik Seragam Sekolah, PGRI Sarankan SKB 3 Menteri Dikaji Ulang, Seragam Sekolah,skb 3 menteri,SKB Seragam Sekolah,PGRI,Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong, Menkes: Harus Gratis Diberikan

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 13:27 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan vaksin gotong royong yang dilakukan mandiri oleh perusahaan mesti grati...

Umum - Nasional, Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong, Menkes: Harus Gratis Diberikan, vaksinasi gotong royong,Vaksin Covid-19,Pfizer,sinovac,AstraZeneca,novavac,Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Menghadapi Kemarau, Apa yang Perlu Dipersiapkan?

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 08:47 WIB

Kendati puncak musim hujan diramalkan bakal mundur dari prakiraan sebelumnya, tidak ada salahnya mempersiapkan diri meng...

Umum - Nasional, Menghadapi Kemarau, Apa yang Perlu Dipersiapkan?, kemarau,kemarau 2021,Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB),Musim Hujan,Puncak Musim Hujan

Rais 'Aam PBNU Ingatkan 2 Perkara yang Bisa Ancam Organisasi

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 08:26 WIB

Menurut dia, apabila kedua hal ini sudah menjangkiti, maka akan sulit bangkit untuk hidup kembali.

Umum - Nasional, Rais 'Aam PBNU Ingatkan 2 Perkara yang Bisa Ancam Organisasi, Nahdlatul Ulama (NU),harlah NU

Wapres Ingatkan NU Muhasabahi Prinsip Gerakan

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 06:24 WIB

Harapan ini disampaikan jelang usia NU ke 100 tahun.

Umum - Nasional, Wapres Ingatkan NU Muhasabahi Prinsip Gerakan, Ma'ruf Amin,Nahdlatul Ulama (NU)

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong tak Ganggu Vaksinasi Pemerintah

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 05:54 WIB

Pemerintah mengizinkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong guna mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid...

Umum - Nasional, Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong tak Ganggu Vaksinasi Pemerintah, vaksinasi gotong royong,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),sinovac,AstraZeneca,novavax,Pfizer,Sinopharm,Moderna

artikel terkait

dewanpers