web analytics
  

Perpres 75/2019 Terbit, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik

Selasa, 29 Oktober 2019 22:31 WIB Dadi Haryadi
Umum - Nasional, Perpres 75/2019 Terbit, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik, BPJS Kesehatan, Iuran BPJS Kesehatan Naik, Perpres Nomor 75 Tahun 2019,

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Iuran BPJS Kesehatan secara resmi telah ditetapkan naik sesuai dengan yang direkomendasikan Menteri Keuangan menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Mengutip laman Setneg.go.id di Jakarta, Selasa (29/10/2019), Perpres 75/2019 yang ada dalam produk hukum terbaru dirilis tersebut telah ditetapkan per tanggal 24 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

AYO BACA : Warga Tak Mampu Bayar Iuran BPJS Kesehatan Ditanggung Negara

Dalam Perpres 75/2019 menetapkan penyesuaian iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional seperti yang direkomendasikan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat bersama Komisi IX DPR RI Agustus lalu.

Besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBN maupun peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBI daerah) sebesar Rp42 ribu dan mulai berlaku 1 Agustus 2019. Pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah sebesar Rp19 ribu per peserta per bulan sejak Agustus 2019 untuk menutupi selisih kenaikan iuran di 2019.

AYO BACA : Ini Penjelasan Dirut Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Besaran yang sama, yaitu Rp42 ribu, juga ditetapkan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan layanan kelas III. Sementara untuk PBPU dan Bukan Pekerja kepesertaan kelas II sebesar Rp110 ribu, dan kepesertaan kelas I sebesar Rp160 ribu. Besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Sementara besaran iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) baik ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta yaitu 5 persen dari upah per bulan, dengan batas maksimal upah sebesar Rp12 juta. Ketentuan 5 persen tersebut yakni 4 persen dibayarkan oleh pemberik kerja, dan 1 persen dibayarkan oleh peserta melalui pemotongan gaji.

Ketentuan besaran iuran untuk peserta PPU ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, mulai berlaku per 1 Oktober 2019. Sementara untuk PPU dari badan usaha swasta mulai berlaku per 1 Januari 2020.

AYO BACA : 39.977 Peserta BPJS Kesehatan KBB Dihapus

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Update: Covid-19 Indonesia Bertambah 5.436 Kasus Baru

Nasional Jumat, 23 April 2021 | 18:55 WIB

Penambahan hari ini menjadikan total akumulasi konfirmasi positif di Indonesia mencapai 1.632.248 kasus.

Umum - Nasional, Update: Covid-19 Indonesia Bertambah 5.436 Kasus Baru, COVID-19,Covid-19 Indonesia,Pandemi Covid-19,Kasus Covid-19,Indonesia

Putus Mata Rantai Covid-19, MUI Imbau Salat Idulfitri di Rumah

Nasional Jumat, 23 April 2021 | 18:20 WIB

MUI berharap masyarakat bijak, karena hingga kini pandemi Covid-19 belum juga selesai.

Umum - Nasional, Putus Mata Rantai Covid-19, MUI Imbau Salat Idulfitri di Rumah, Ramadan 1442 Hijriah,Idulfitri 1442 Hijriah,Mata Rantai Covid-19,Majelis Ulama Indonesia (MUI),Salat Idulfitri di Rumah,Lebaran

Suplai Beras Nasional, Lucky Hakim Minta Indramayu Jadi Anak Emas 

Nasional Jumat, 23 April 2021 | 16:55 WIB

Wakil Bupati Indramayu meminta perlakuan istimewa untuk Indramayu di bidang pertanian.

Umum - Nasional, Suplai Beras Nasional, Lucky Hakim Minta Indramayu Jadi Anak Emas , Wakil Bupati Indramayu,lucky hakim,Suplai Beras Nasional,Indramayu,Beras

Hari Buku Sedunia, Najwa Shihab Ungkap Perasaan Tentang Buku

Nasional Jumat, 23 April 2021 | 16:45 WIB

Setiap tanggal 23 April diperingati masyarakat dunia sebagai World Book Day atau Hari Buku Sedunia. 

Umum - Nasional, Hari Buku Sedunia, Najwa Shihab Ungkap Perasaan Tentang Buku, najwa shihab,World Book Day,Hari Buku Sedunia,United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Tsunami Covid-19, Menhub Tutup Penerbangan dari dan ke India

Nasional Jumat, 23 April 2021 | 16:31 WIB

Penerbangan reguler dari India resmi ditutup, mengingat kasus harian Covid-19 di negara tersebut sedang tinggi-tingginya...

Umum - Nasional, Tsunami Covid-19, Menhub Tutup Penerbangan dari dan ke India, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,penerbangan reguler dari India resmi ditutup,kasus harian Covid-19,kasus harian Covid-19 di India,tsunami Covid-19 di India,tsunami Covid-19,penerbangan dari India,Kemenhub,pembatasan WNA dari India

Cermati, Surat Edaran Turunan Larangan Mudik Diumumkan Sore Ini

Nasional Jumat, 23 April 2021 | 15:33 WIB

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera mengumumkan Surat Edaran (SE) turunan larangan mudik 2021.

Umum - Nasional, Cermati, Surat Edaran Turunan Larangan Mudik Diumumkan Sore Ini, Surat Edaran Turunan,Mudik Lebaran,Larangan Mudik,Surat Edaran (SE)

Penjelasan Imigrasi soal Rombongan WN India Bisa Masuk Indonesia

Nasional Jumat, 23 April 2021 | 15:18 WIB

India kini menjadi negara yang diwaspadai karena terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Umum - Nasional, Penjelasan Imigrasi soal Rombongan WN India Bisa Masuk Indonesia, rombongan warga India masuk ke Indonesia,lonjakan kasus covid-19 di Indonesia,lonjakan kasus Covid-19 di India,lonjakan kasus Covid-19,Warga India ke Indonesia,Penerbangan penumpang dari India,penambahan kasus Covid-19,tsunami Covid-19,varian virus corona

DPR Semprot Imigrasi, Jangan Sembarangan Izinkan WNA Masuk

Nasional Jumat, 23 April 2021 | 14:01 WIB

Imigrasi harus lebih berhati-hati dalam menerima WNA asal India. Jangan sampai menyebabkan lonjakan kasus juga di Indone...

Umum - Nasional, DPR Semprot Imigrasi, Jangan Sembarangan Izinkan WNA Masuk, DPR Semprot Imigrasi,WNA asal India,lonjakan kasus covid-19 di Indonesia,Kasus Covid-19,kedatangan 127 WNA asal India,kasus Covid-19 di India,lonjakan kasus Covid-19 di India,lonjakan kasus Covid-19

artikel terkait

dewanpers