web analytics
  

Perpres 75/2019 Terbit, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik

Selasa, 29 Oktober 2019 22:31 WIB Dadi Haryadi
Umum - Nasional, Perpres 75/2019 Terbit, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik, BPJS Kesehatan, Iuran BPJS Kesehatan Naik, Perpres Nomor 75 Tahun 2019,

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Iuran BPJS Kesehatan secara resmi telah ditetapkan naik sesuai dengan yang direkomendasikan Menteri Keuangan menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Mengutip laman Setneg.go.id di Jakarta, Selasa (29/10/2019), Perpres 75/2019 yang ada dalam produk hukum terbaru dirilis tersebut telah ditetapkan per tanggal 24 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

AYO BACA : Warga Tak Mampu Bayar Iuran BPJS Kesehatan Ditanggung Negara

Dalam Perpres 75/2019 menetapkan penyesuaian iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional seperti yang direkomendasikan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat bersama Komisi IX DPR RI Agustus lalu.

Besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBN maupun peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBI daerah) sebesar Rp42 ribu dan mulai berlaku 1 Agustus 2019. Pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah sebesar Rp19 ribu per peserta per bulan sejak Agustus 2019 untuk menutupi selisih kenaikan iuran di 2019.

AYO BACA : Ini Penjelasan Dirut Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Besaran yang sama, yaitu Rp42 ribu, juga ditetapkan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan layanan kelas III. Sementara untuk PBPU dan Bukan Pekerja kepesertaan kelas II sebesar Rp110 ribu, dan kepesertaan kelas I sebesar Rp160 ribu. Besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Sementara besaran iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) baik ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta yaitu 5 persen dari upah per bulan, dengan batas maksimal upah sebesar Rp12 juta. Ketentuan 5 persen tersebut yakni 4 persen dibayarkan oleh pemberik kerja, dan 1 persen dibayarkan oleh peserta melalui pemotongan gaji.

Ketentuan besaran iuran untuk peserta PPU ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, mulai berlaku per 1 Oktober 2019. Sementara untuk PPU dari badan usaha swasta mulai berlaku per 1 Januari 2020.

AYO BACA : 39.977 Peserta BPJS Kesehatan KBB Dihapus

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Perbedaan PPPK, CPNS, dan Sekolah Kedinasan

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 08:20 WIB

Perbedaan PPPK, CPNS, dan Sekolah Kedinasan

Umum - Nasional, Perbedaan PPPK, CPNS, dan Sekolah Kedinasan, pengertian PPPK,perbedaan PPPK dengan CPNS,CPNS,pengertian sekolah kedinasan,pppk

Irfan dan Jennifer Bachdim Sambut Kelahiran Anak Ketiga

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 05:47 WIB

Kabar bahagia datang dari pasangan Irfan Bachdim dan Jennifer Bachdim. Keduanya baru saja menyambut kehadiran anak ketig...

Umum - Nasional, Irfan dan Jennifer Bachdim Sambut Kelahiran Anak Ketiga, Irfan Bachdim,Jennifer Bachdim,Kiyoji Kaynen Bachdim,anak ketiga Jennifer Bachdim

Enam Laskar FPI yang Tewas Ditetapkan Jadi Tersangka

Nasional Kamis, 4 Maret 2021 | 05:20 WIB

Enam Laskar FPI yang Tewas Ditetapkan Jadi Tersangka

Umum - Nasional, Enam Laskar FPI yang Tewas Ditetapkan Jadi Tersangka, Penembakan Laskar FPI,laskar FPI tersangka,Laskar FPI ditembak mati polisi,Laskar FPI Ditembak Polisi

Polri: 22 Terduga Teroris Ditangkap di Jawa Timur

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 19:44 WIB

Kepala Biro Penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri,  Brigjen Rusdi Hartono mengugkapkan sudah 22 terduga...

Umum - Nasional, Polri: 22 Terduga Teroris Ditangkap di Jawa Timur, Polri,Teroris di Jawa Timur,Densus 88 Antiteror

Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 18:08 WIB

Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara

Umum - Nasional, Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara, fetish kain jarik,gilang fetish kain jarik,vonis gilang fetish kain jarik,gilang

Dugaan Suap Pajak di DJP, Sri Mulyani: Bentuk Pengkhianatan

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 16:57 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan adanya dugaan kasus suap pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Paj...

Umum - Nasional, Dugaan Suap Pajak di DJP, Sri Mulyani: Bentuk Pengkhianatan, Korupsi DJP,Suap Pajak DJP,menteri keuangan,Sri Mulyani,Suap Ditjen Pajak

Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 16:10 WIB

Mereka sempat tergabung dalam grup lawak Kwartet Jaya bersama Bing Slamet dan Eddy Sud.

Umum - Nasional, Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak, Ateng,Iskak,Pelawak,Sejarah Hari Ini,3 Maret,humor,Guyonan,Indonesia,Lagi-Lagi Ateng

Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 15:13 WIB

Pemblokiran ini dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Umum - Nasional, Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video, Kominfo blokir Snack Video,Snack Video diblokir,Snack Video,Kominfo

artikel terkait

dewanpers