web analytics
  

Komnas HAM Keluarkan 6 Rekomendasi Terkait Aksi 22 Mei

Senin, 28 Oktober 2019 15:48 WIB Fira Nursyabani

Wakil Ketua Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, saat ditemui awak media di Jakarta, Senin, (28/10/2019). (ANTARA News/Boyke Ledy Watra)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komnas HAM mengirimkan rekomendasi untuk enam institusi terkait temuan fakta-fakta dari kericuhan pesta demokrasi 21-23 Mei 2019 lalu.

"Hari ini kami kirimkan secara resmi temuan rekomendasi fakta-fakta yang ada agar bisa ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Rekomendasi pertama dikirimkan ke Presiden Joko Widodo agar mengupayakan dan mengambil Iangkah-langkah strategis untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa dengan Peristiwa 21-23 Mei 2019. Presiden, menurut dia, perlu memastikan institusi Polri menindaklanjuti proses hukum terhadap semua pelaku yang telah mendorong terjadinya kekerasan.

AYO BACA : Pembawa Ambulans Gerindra Berisi Batu 22 Mei Divonis 3 Bulan

Rekomendasi tersebut juga berisi agar pemerintah membenahi sistem Pemilu dan Pilpres agar menjadi lebih baik dan ramah HAM, terutama mendorong partai-partai Politik untuk Iebih mengutamakan program politik dan mencegah penyebaran kebencian (hate speech).

Rekomendasi kedua dikirimkan ke Kepolisian RI, agar polisi mengungkap pelaku utama yang merancang dan bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan dalam peristiwa tersebut.

Kepolisian juga direkomendasikan supaya melanjutkan penyelidikan dan penyidikan atas jatuhnya 10 orang korban jiwa, sampai pelaku penembakan dan penyokong aksi penembakan tersebut terungkap.

AYO BACA : Kapolri: Demo di Depan DPR Mirip Aksi 22 Mei

"Hal ini untuk mencegah terus berkeliarannya pemegang senjata api gelap di tengah masyarakat. Polisi juga harus memberikan sanksi dan hukuman kepada anggota Polri yang melakukan tindakan dan kekerasan yang berlebihan di Iuar kepatutan," kata dia.

Polri lanjut dia, juga perlu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggotanya dalam menangani aksi demonstrasi dan kerusuhan massa sehingga mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Kemudian, Komnas HAM merekomendasikan agar Menteri Kesehatan RI untuk menyediakan pelayanan di tiap-tiap rumah sakit guna memastikan pelayanan di situasi politik krisis.

"Rekomendasi keempat, Menteri Komunikasi dan Informasi RI perlu meningkatkan peran sebagai lembaga pengelola dan penyedia informasi yang otoritatif dan kredibel sehingga bisa menjadi acuan oleh masyarakat di saat-saat kritikal serta bisa menangkal sebaran hoaks," katanya.

Rekomendasi kelima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara menurut dia, perlu lebih cermat dan responsif dalam penyelenggaraan pemilihan umum supaya aspirasi dan keluhan masyarakat bisa tersalurkan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia.

Kemudian rekomendasi terakhir dikirimkan ke Gubernur DKI Jakarta agar memastikan adanya standar operasional prosedur layanan kesehatan dalam situasi tertentu sehingga korban bisa tertangani secara prima.

AYO BACA : 4 Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Dituntut 4 Bulan 14 Hari

Editor: Fira Nursyabani

artikel lainnya

dewanpers