web analytics
  

Oposisi PKS Tak Pengaruhi Iklim Politik di Daerah

Sabtu, 26 Oktober 2019 21:40 WIB Tri Junari

Ketua DPC PKS KBB yang juga menjabat Ketua DPRD KBB Rismanto

PADALARANG, AYOBANDUNG.COM -- Sebagai satu-satunya partai oposisi di kancah politik nasional, Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Kabupaten Bandung Barat menilai tidak akan mempengaruhi iklim politik di kabupaten/kota termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Ketua DPC Pks KBB yang juga menjabat Ketua DPRD KBB Rismanto mengatakan, alasan DPP Pks menjadi oposisi di periode kedua Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk menciptakan demokrasi yang sehat. 

Oposisi menurutnya menjadi penyeimbang berjalannya pemerintahan yang baik sekaligus menjadi pendidikan demokrasi yang baik dalam politik di Indonesia. 

"Jadi keputusan ini untuk memenuhi kepantasan demokrasi, harus ada 'check and balances' terhadap kekuasaan. Kedua, Pks memiliki pandangan perlunya pendidikan demokrasi yang benar," ucapnya, Sabtu (26/10/2019).

Di samping untuk memenuhi kepantasan dan pendidikan politik yang benar, dia menerangkan, menjadi satu-satunya partai yang konsisten sebagai oposisi,

Pks menyadari dalam kontestasi politik selalu ada menang dan ada yang kalah. 
Sehingga, yang menang berkuasa dan yang kalah berperan mengawasi kinerja dan berbagai kebijakan demi jalannya pemerintahan yang sehat dan berkeadilan.

"Pks mendengar suara cukup kuat dari masyarakat (untuk berperan sebagai oposisi) yakni di periode kedua Pak Jokowi memerintah, harus diawasi. Dan Pks memilih jalan ini," ujar Rismanto.

Menurut dia, ada keberhasilan yang dicapai Jokowi di periode pertamanya memerintah sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia. Seperti peningkatan di tiga sektor, baik di pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan. Akan tetapi, masih banyak pekerjaan rumah lain yang butuh pengawalan Pks di 5 tahun ke depan.

"Contohnya untuk kemiskinan di KBB itu masih 11, 49 persen, ini masih lumayan, artinya Pak Jokowi harus fokus di SDM karena di dalam Pulau Jawa juga masih membutuhkan itu," ungkapnya.

Dengan masih banyaknya PR, dia mengharapkan, di periode ini, Jokowi bisa menuntaskan PR yang masih banyak serta bekerja lebih keras dari kepemimpinannya di periode pertama (2014-2019).

"Angka harapan lama sekolah (HLS) itu di Jabar masih enam sampai 8  tahunan koma sekian, di KBB masih 7,97 rentannya. Belum lagi fakta lainnya seperti gedung sekolah yang masih banyak yang perlu diperbaiki, belum lagi bicara kompetensi guru. Angka-angka itu masih tinggi terbayang di luar Pulau Jawa seperti apa," katanya. 

Disinggung soal dampak dari memilih jalur oposisi, dia menegaskan, berdasarkan logika koalisi dan oposisi, hanya berlaku pada level pusat yakni, kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga urusan politik tidak akan berdampak ke daerah.

"Saya rasa di daerah tidak akan ngaruh koalisi atau oposisi di suasana politik di tingkat Bandung Barat atau mungkin Provinsi Jawa Barat secara umum," jelasnya.

Meski demikian, dia menyatakan, pada kontestasi Pileg 2019, Pks memperoleh 8,21 persen suara (11.493.663 suara) namun keputusan menjadi oposisi bukan karena angka atau kursi melainkan niat baik untuk mengoreksi jalannya pemerintahan, check and balances, serta niat baik untuk mengawasi.

Perkara angka dan berapa pun jumlah kursi tidak akan menjadi persoalan karena yang terpenting adalah menyuarakan kehendak masyarakat yang menitipkan suaranya kepada Pks.

"Ini untuk memenuhi demokrasi, memenuhi logika demokrasi, pendidikan demokrasi, jadi tidak ada kaitannya dengan jumlah angka dan lain-lain sepanjang kita konsisten sebagai check and balances, menjadi pengawas, penyeimbang kekuatan eksekutif," pungkasnya. 

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel lainnya

dewanpers