web analytics
  

Tiru Kota Bandung, Retribusi Parkir di Cimahi Pakai Durasi

Sabtu, 26 Oktober 2019 18:29 WIB Tri Junari

Ilustrasi. (ayobandung)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi akan coba menerapkan pola tarif parkir berdurasi seperti yang sudah diterapkan di Kota Bandung. Hal ini untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor restribusi parkir sekaligus mengajak masyarakat beralih ke angkutan umum.

Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang mengatakan, sistem pembayaran parkir berdurasi itu kini sedang digodog. Nantinya sistem dan tarif baru perparkiran di Kota Cimahi akan dikemas dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar hukumnya.

AYO BACA : KBB Daerah Selatan Belum Miliki Pos Damkar

Kami sedang membahas penerapan parkir berbayar berdurasi seperti yang diterapkan di Kota Bandung. Termasuk juga soal kenaikan tarif karena kalau melihat tarif yang berlaku sekarang sudah harus ada penyesuaian, ucapnya, Sabtu (26/10/2019).

Disebutkan Endang, saat ini Dishub Kota Cimahi hanya mengelola 87 titik parkir on street. Sistem tarifnya masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2017. Yakni untuk sepeda motor Rp1.000/kendaraan, kendaraan roda empat/sedan Rp2.000/kendaraan, kendaraan barang/box/pick up Rp2.500/unit dan truk/bus besar Rp5.000/unit.

AYO BACA : Walkot Cimahi Akan Temui Direktur KCIC Bahas Ledakan Pipa Pertamina

Jika nantinya Perwal soal penyesuaian dan sistem perparkiran sudah disetujui, maka kendaraan yang parkir pada titik on street harus melakukan pembayaran per durasi. Dia mencontohkan, misalnya satu jam pertama Rp1.000 kemudian di jam berikutnya ada kenaikan. Hal itu diyakini bakal menambah pendapatan retribusi dari sektor parkir.

Kalau disetujui kemungkinan baru tahun depan bisa diterapkan, setelah tentunya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, kata dia.

Persoalan lain yang juga dihadapi adalah pihaknya adalah keberadaan titik-titik parkir liar yang sulit untuk ditertibkan. Keberadaan mereka dipandang merugikan karena tidak ada retribusi yang masuk ke kas daerah. 

Sementara upaya Penegakan Hukum (Gakum) yang dilakukan pun seperti tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar. Seperti di ruas Jalan Dustira, Jalan Gandawijaya, Jalan Stasion dan Jalan Amir Mahmud. 

Kami sudah sering menertibkan kendaraan yang parkir di tempat terlarang, didampingi pihak kepolisian, namun seperti tidak ada efek jera. Ini juga perlu kesadaran dari pengguna jalan karena di titik-titik itu sudah terpasang rambu dilarang parkir, imbuhnya. 

AYO BACA : Wali Kota Cimahi Tuntut KCIC Ganti Rugi

Editor: Andres Fatubun

artikel lainnya

dewanpers