web analytics
  

KPK Tanggapi Ditetapkannya UU KPK Jadi UU No 19 Tahun 2019

Jumat, 18 Oktober 2019 10:50 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, KPK Tanggapi Ditetapkannya UU KPK Jadi UU No 19 Tahun 2019, Revisi UU KPK, capim bermasalah, capim baru KPK, KPK 2019-2023, situs KPK, aksi protes KPK, pelemahan KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi diresmikannya revisi UU KPK menjadi Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019 oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). KPK menyatakan akan mempelajari lebih lanjut isi dari Undang-Undang tentang Perubahan UU KPK itu.

"Kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

AYO BACA : Revisi UU KPK Resmi Jadi UU No 19 Tahun 2019

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa KPK sampai saat ini belum memperoleh dokumen UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut. "Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini. Nanti jika sudah didapatkan segera dibahas," ucap dia.

Sebelumnya, Kemenkumham resmi mencatat revisi UU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019.

AYO BACA : UU KPK Baru Berlaku, Ketua KPK Sebut Tetap Akan OTT Seperti Biasa

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Jumat (18/10/2019).

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

"Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo.

AYO BACA : UU KPK Mulai Berlaku, Tjahjo Tak Ingin Ada Lagi OTT Kepala Daerah

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Polri: 22 Terduga Teroris Ditangkap di Jawa Timur

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 19:44 WIB

Kepala Biro Penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri,  Brigjen Rusdi Hartono mengugkapkan sudah 22 terduga...

Umum - Nasional, Polri: 22 Terduga Teroris Ditangkap di Jawa Timur, Polri,Teroris di Jawa Timur,Densus 88 Antiteror

Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 18:08 WIB

Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara

Umum - Nasional, Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara, fetish kain jarik,gilang fetish kain jarik,vonis gilang fetish kain jarik,gilang

Dugaan Suap Pajak di DJP, Sri Mulyani: Bentuk Pengkhianatan

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 16:57 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan adanya dugaan kasus suap pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Paj...

Umum - Nasional, Dugaan Suap Pajak di DJP, Sri Mulyani: Bentuk Pengkhianatan, Korupsi DJP,Suap Pajak DJP,menteri keuangan,Sri Mulyani,Suap Ditjen Pajak

Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 16:10 WIB

Mereka sempat tergabung dalam grup lawak Kwartet Jaya bersama Bing Slamet dan Eddy Sud.

Umum - Nasional, Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak, Ateng,Iskak,Pelawak,Sejarah Hari Ini,3 Maret,humor,Guyonan,Indonesia,Lagi-Lagi Ateng

Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 15:13 WIB

Pemblokiran ini dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Umum - Nasional, Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video, Kominfo blokir Snack Video,Snack Video diblokir,Snack Video,Kominfo

Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Mar...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:32 WIB

Mutasi virus baru strain B117 dari Inggris telah masuk ke Indonesia. B117 masuk ke tanah air tepat satu tahun peringatan...

Umum - Nasional, Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Maret, Corona B117,virus corona B117,B117,virus corona B117 Karawang,Virus Corona B117 di jabar

Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Mir...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:21 WIB

Keputusan pemerintah mencabut lampiran terkait investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tah...

Umum - Nasional, Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Miras, Jokowi Investasi miras,Perpres investasi miras,Jokowi cabut perpres investasi miras,RUU Miras

Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 12:02 WIB

"Vaksin Covid -19 wajib bagi mereka yang hendak menjalani ibadah haji sekaligus akan menjadi syarat utama (untuk mengant...

Umum - Nasional, Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19, Jamaah haji 2021 wajib sudah divaksin Covid-19,Kementerian Kesehatan Arab Saudi,Vaksin Covid -19 wajib bagi jamaah haji
dewanpers